Menyoal Efektifitas Surat Edaran Gubernur Jambi

Minggu, 22 Januari 2017 | 06:49:03 WIB


Perkembangan Industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus melaju pesat. Dimana menurut catatan Kementerian Pertanian hingga saat ini luasan perkebunan kelapa sawit sudah mencapai 8 juta Ha dan di perkirakan tahun 2020 menembus angka 13 juta Ha (indonesia-investmen.com, 2016).

Tren positif ini tentunya buah dari pola hubungan timbal balik antara pemerintah selaku regulator, perusahaan perkebunan dan dunia perbankan. Sebagai contoh, pemerintah membuat sebuah regulasi tentang pola kemitraan atau plasma dalam pengembangan industri kelapa sawit.

Perusahaan perkebunan menyambut baik dan bergerak cepat turun ke masyarakat selaku pemilik lahan melakukan sosialisai kemitraan/plasma dengan tujuan meningkatkan nilai guna lahan miliknya dan peningkatan kesejahteraan. Perbankan jeli melihat peluang strategis dalam pengembangan industri kelapa sawit melalui pola kemitraan. Intinya Pemerintah berhasil meramu sebuah simbiosis mutualisme antar stakeholder yang ada.

Namun dibalik gempitanya industri perkebunan kelapa sawit tadi, ada polemik yang cukup rumit. Keberhasilan program kemitraan kelapa sawit membuat masyarakat berbondong-bondong untuk terjun menjadi petani kelapa sawit secara mandiri. Nah, disinilah letak krusial masalahnya. Ternyata ada disparitas harga tanda buah sawit (TBS) yang sangat mencolok.

Petani-petani sawit yang tergabung dalam pola plasma dengan perusahaan perkebunan menikmati harga yang cukup menggiurkan di banding dengan yang yang dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Sebagai contoh daftar harga yang di keluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk harga TBS umur tanaman 3 tahun periode 20-26 Januari sebesar Rp. 1664.78 per Kg. Bandingkan dengan harga TBS di level petani swadaya hanya di kisaran Rp. 1.050 - Rp. 1.150. Disparitasnya sangat jauh dan wajar menjadi kegundahan karena memang jika di telisik lebih mendalam biaya produksi yang harus di keluarkan petani swadaya juga lumayan besar. Tak bisa di cegah mulai timbul tuntutan pemerataan harga TBS.

Sebenarnya Pemerintah mahfum akan polemik ini hanya saja kompleksitas rantai niaga TBS yang rumit memerlukan kajian menyeluruh agar semua pihak tersenyum. Dan salah satu usaha Pemprov Jambi adalah dengan keluarnya Surat Edaran Gubernur Nomor 206/Kep.Gub/Disbun/2016 tentang penetapan tom pembentukan dan oengawasan harga pembelian TBS kelapa sawit perkebunan di Provinsi Jambi.

Tapi sepertinya efektifitas Surat Edaran (SE) tersebut mash belum seperti yang di harapkan. Masih jauh pangang dari api. Masih gaduh dan saling tuding disana sini. Kondisi ini sebenarnya realitas yang tidak bisa dihindari. Kenapa, menurut penulis SE tersebut tak lebih dari upaya jangka pendek yang terkesan dipaksakan. Banyak variabel yang terlupakan. Memberi kebingungan para pengusaha perkebunan kelapa sawit atau GAPKI dalam menindak lanjuti SE Gubernur. Padahal variabel-variabel tersebut sangat penting bagi perusahaan dan memiliki implikasi terhadap laba rugi. Tentunya ini sangat menarik untuk disoal.

Variabel pertama tingkat rendemen. Tak bisa dipungkiri jika TBS hasil panen kurang memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi kadar rendemen yang baik. Contohnya kriteria masak TBS yang tidak seragam--mentah, mengkal atau lewat masak--dan berondolan  bercampur dengan tanah/pasir.  Belum lagi jika bicara keterjaminan bahwa TBS adalah hasil dari bibit yang baik/bersertifikat. Bibit yang jelek tentu akan menghasilkan TBS yang kurang baik.

Tentu kondisi di atas berbeda dengan petani plasma. Ikatan kemitraan diatur dengan MoU dan SOP yang mengikat dan dijalani secara ketat. Ada jaminan yang bisa di pertanggung jawabkan oleh kedua pihak.

Variabel kedua, terkait dengan prilaku. Tak jarang di jumpai bahwa TBS dari petani swadaya disiram dengan air untuk menambah berat atau tindakan mencampur TBS dari tanaman tua dengan TBS tanaman muda atau bahkan tankos untuk memdapatkan selisih harga yang signifikan.Tentu prilaku demikiam todak bisa di benarkan.

Variabel ketiga, infrastruktur yang kurang memadai dan rantai tataniaga TBS sawit yang banyak dikuasai oleh para tauke yang tidak bertanggung jawab. Tauke dengan berbagai alasan menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan para perani swadaya. Misalnya tauke beralasan kondisi jalan yang buruk mengakibatkan biaya operasional pengangkutan TBS tinggi dan petani turut dibebankan untuk menanggung biaya angkut tadi.

Jadi petani swadaya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ujung-ujungnya dari pada TBS busuk mau tak mau rela dibeli murah atau dikenai beban transportasi.

Satu hal lagi yang tak kalah penting terkait dengan keamanan. Banyaknya pungli atau premanisme di sepanjang jalan menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tentu menjadi kasus khusus yang harus di selesaikan.

Jadi, stakeholder industri sawit harus duduk bersama dalam mengkaji berbagai variabel yang mempengaruhi disparitas harga TBS. Dengan demikian masing-masing pihak pada posisi yang sama. Tidak ada yang di menangkan atau pihak yang di paksa untuk patuh pada peraturan yang ada. Tak ada salahnya SE Gubernur tersebut dikaji kembali untuk kebaikan bersama.(*)

Oleh  : Mahyudi (Humas PT. Brahma Binabakti)


Advertisement

Komentar Facebook