HOT TOPICS:
#Nasional




Penulis : Mahyudi (Alumni KAMMI Sumatera Barat)

Hak Angket : Manuver Tidak Tepat Momentum

Senin, 08 Mei 2017 | 08:48:07 WIB


Republik ini kembali gaduh. Pasca Fahri Hamzah mengetuk palu hak angket terhadap KPK. Yang jelas banyak pro kontra bersliweran di media massa, lini massa bahkan obrolan warung-warung kopi pinggir jalan.

Yang pro berkeyakinan bahwa ini merupakan langkah yang patut di apresiasi. Menghidupkan budaya demokrasi sejati yang transparan dan saling mengawasi untuk baiknya kinerja KPK.
“Sekali lagi angket adalah untuk memastikan fungsi-fungsi negara berlangsung dalam kerangka rule of law bukan mau-maunya sendiri” demikian ungkap Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara. Bahkan Prof. Romli Asmasasmita, Guru Besar Universitas Padjadjaran yang juga salah satu perumus UU KPK berkomentar bahwa KPK itu harus diawasi oleh DPR. Pengawasan itu sama halnya terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung) dan kepolisian.
Kelompok pro menganggap hak angket merupakan hal yang lumrah dalam ranah demokrasi. Sebagai wujud nyata jaminan UU terhadap fungsi anggota DPR. Juga memiliki semangat kebaikan. Mengontrol lembaga super body KPK agar on the track dalam menjalankan fungsinya sebagai garda terdepan bangsa ini dalam membrangus penyakit korupsi. Transparan dalam proses kerja dan informasi. Menjaga kemurnian semangat dan tekad. Mengapa, bukan tidak mungkin kekuatan mapan para koruptor telah menyiapkan berbagai jebakan canggih untuk menjatuhkan KPK.

Nah, kalau dari pihak kontra, hak angket terhadap KPK dianggap bentuk pelemahan KPK. Sebagai langkah kotor orang-orang pro koruptor. Melindungi kepentingan-kepentingan politisi parlemen dalam bancakan proyek. Sekilas memang dilematis, para pihak memiliki logika yang sama-sama penting dan mendasar. Ujung-ujungnya friksi sikap dan pemikiran semakin meruncing dalam ranah publik.

Kalau boleh memberikan penilaian, penulis menganggap timing hak angket memang sedikit kurang pas. Sebuah manuver tidak tepat momentum. Mengapa demikian, karena bersamaan dengan hangatnya kasus korupsi e-KTP yang fenomenal. Yang kata KPK melibatkan nama-nama besar bangsa ini. Publik semakin shock ketika beredar dokumen dakwaan yang memang berisi nama-nama besar seperti Setya Novanto, Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly dan banyak lagi. Tokoh-tokoh yang notabene sedang berada dalam puncak kekuasaan. Menjadi orang-orang yang di berikan amanah menjalankan hajat hidup warga negara.
Ragam sikappun muncul di benak publik. Rasa kesal, marah dan muak sehingga melahirkan kapital publik dukungan ke KPK untuk membongkar kasus e-KTP.
Nah, jadi wajar publik menilai hak angket tak lebih sebagai dagelan dari para politisi parlemen. Ini yang penulis maksud inisiasi hak angket kurang pas.
Trus kapan hak angket memiliki momentum yang pas? Menurut saya para politisi senayan telah melewatkan kesempatan emas itu. Yakni ketika KPK melakukan blunder konyol tidak ada niat dalam kasus RS Sumber Waras. Aneh bin ajaib lembaga super power di Republik ini melakukan akrobat tidak lucu. Lawakan garing karena audit BPK menemukan 6 penyimpangan--mulai dari perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan lahan, pembentukan harga hingga penyerahan hasil (Tribunnews.com, 30 Maret 2017).
Dalam kasus RS Sumber Waras ini KPK seperti kehilangan darah. Sehingga menyatakan tidak di temukan niat jahat. Seakan tebang pilih dalam menangani kasus dan yang lebih parah seperti menjadi alat kepentingan dari segelintir pihak.
Sikap aneh KPK ini seharusnya menjadi momentum para Legislator untuk melakukan koreksi terhadap kinerja KPK. Suara Senayan bersatu untuk mengusung hak angket yang memang di jamin oleh UU. Penulis yakin jika momentum tersebut diambil publik akan memberi dukungan. Meski hal tersebut tidak mudah. Ada isu pilkada DKI yang menghantui dan kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing fraksi di parlemen.
Namun, disatu sisi penulis juga mengapresiasi langkah fraksi-fraksi yang mendukung hak angket. Kenapa, pertama, karena itu menandakan DPR masih ada menjalankan tugasnya. Tidak tidur makan gaji buta seperti anggapan mayoritas khalayak. Kedua, tidak ada lembaga negara yang kebal dari evaluasi. KPK sama seperti institusi hukum Polri, kejaksaan, kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya juga akan di pelototin oleh para wakil rakyat. Ketiga, sebagai bentuk pedidikan dan penyadaran ke publik bahwa KPK harus transparan dan benar tahapan kerjanya. Sehingga akrobat "tidak ada niat jahat", bocornya sprindik dan dokumen dakwaan hingga tudingan si Gadis Ahok Miryam bahwa KPK melakukan intimidasi dalam proses penyidikan yang berujung pencabutan BAP tidak terulang lagi di masa depan.
Terakhir, proses-proses ini harapannya semakin mendewasakan seluruh stakeholder bangsa. Sehingga tidak menghabiskan energi. KPK harus kuat, transparan, independen, tidak tebang pilih yang ujungnya berhasil mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Semoga.

 

Penulis : Mahyudi ( Alumni KAMMI Sumbar)


Advertisement

Komentar Facebook