Urgensi Netralitas Birokrasi Jambi TUNTAS

Jumat, 11 Agustus 2017 | 10:45:34 WIB


OPINI - Sejatinya pemerintah sebagai pengurus negara memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur urusan negara menjadi lebih berkeadilan, ideal, dan profesional. Hal tersebut pasti menjadi impian semua element pemerintah dalam suatu daerah. Didasarkan pada asumsi demokratis, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh warga negara untuk mengurusi kebutuhan dan harapan seluruh warga negara. Melalui mekanisme pelelangan jabatan, yang digunakan pemerintah provinsi jambi, membawa angin segar bagi pembaharuan sistem manajemen sumberdaya aparatur negara yang mengarah kepada mekanisme profesional. Tak hanya itu, gaung mengenai terwujudnya visi Jambi TUNTAS terus menerus dikoarkan oleh pemimpin daerah sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menarik simpatik para masyarakat kaum kritis dan apatis di Provinsi Jambi.

Namun yang perlu kita ingat untuk mewujudkan itu adalah “Netralitas Birokrasi”, dalam pelaksanaannya. Netralitas birokrasi dapat diartikan sebagai kemampuan menjalankan kerja pemerintahan sesuai dengan keahlian mengikuti aturan-aturan atau standar nilai yang berlaku, bukan kesetiaan partisan dan personal. Jika selama ini netralitas hanya menyentuh ruang-ruang politis, sudah saatnya netralitas memisahkan antara ruang pemerintah dan ruang negara.

Tak ayal realitas politik negeri jambi memasuki babak baru yang tak kunjung dapat ditebak. Pengaruh gaya kepemimpinan muda “Zumi Zola” mengindikasikan bahwa tak ada yang abadi dalam sebuah jabatan, kebijakan, dan mekanisme. Sebagaimana perubahan-perubahan yang kerap terjadi dalam susunan kabinet Jambi Tuntas dalam sisa masa kurun waktu kurang lebih 3 tahun ini lagi. Hal ini membawa dampak terhadap persepsi masyarakat bahwa kebijakan kepala daerah syarat akan kepentingan pihak diluar pemerintah, sehingga netralitas birokrasi negeri jambi menjadi pertanyaan besar, ingin bekerja kah atau hanya ingin memuaskan kepentingan beberapa pihak yang ada dilingkarannya ?

Idealnya seorang birokrat memiliki sifat sebagai seorang abdi negara yang memang benar-benar mengurusi masyarakat, mengutip opini dari Samoedra Wibawa (2012) (pakar Administrasi Negara) kata “pemerintah” harus diartikan sebagai pengurus negara yang bertugas melayani masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Demikian sejatinya, namun kata itu hanya sebagai wejangan dalam teoritis ilmu kebangsaan yang dijadikan isap jempol belaka dewasa ini. Digalakkannya kembali Pedoman Pengamalan Pancasila di sekolah-sekolah dan diklat kepegawaian harus kembali dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengurai langkah awal menuju perjalanan panjang membangun negara hingga ke level yang diinginkan.

Sebagai masyarakat yang hidup di tengah era kemudahan teknologi informasi saat ini, dimana dapat dikatakan “dunia dalam genggaman”, sudah selayaknya masyarakat mengawal praktik itu semua dengan aktif dan bijak melalui media-media sosial, media cetak, dan lain sebagainya, atau dapat dengan membuat komunitas solutif aktif dalam merespon kebijakan-kebijakan dengan berkoordinasi dengan eksistensi DPRD.

Mari saat ini kita Amin-kan ungkapan Gubernur dalam pidatonya saat pelantikan pejabat baru-baru ini, bahwa tidak ada permainan dalam seleksi pengangkatan pejabat, bukan berdasarkan suka atau tidak suka, atau masalaah kedekatan-kedekatan yang membuat pendekatan menjadi irasional, harus ada kemampuan dalam menjabarkan visi misi pemerintah daerah JAMBI TUNTAS 2021. Pejabat harus mampu mengemban tugas yang multi fungsi dalam menjalankan tanggung jawab, baik dalam lingkungan kantor, maupun masyarakat, dan memasang telinga terhadap keluhan dan penilaian masyarakat, kedepan akan terus di evaluasi,untuk perbaikan, pembenahan dan restrukturisasi, maka kita sambut postifi kebijakan ini sebagai wujud azas prioritas kerja yang tepat. Semoga saja….

M Ryan Fadhli S.IP MM

Pengamat Administrasi Negara


Advertisement

Komentar Facebook