Pengamat Politik: Tenaga Honorer Sama Dengan Anak Bawang

Selasa, 12 Juni 2018 | 11:39:55 WIB


Pemberian THR pada ASN , pensiunan, veteran, yang langsung diumumkan oleh presiden membawa implikasi yang luas bagi eksistensi pengelolaaan sumber daya manusia di lingkup Pemerintahan Provinsi, khususnya kabupaten/ kota.

 

Seperti hal nya di Kabupaten Tebo dan merangin, kepala daerah masing-masing wilayah ini menyatakan menyerah akan instruksi yang diberikan Menteri Keuangan RI, lalu melemparkan tanggung jawab ini pada OPD masing2. Dikhawatirkan hal ini menjadi celah bagi auditor keuangan eksternal/internal untuk menemui ketimpangan anggaran dana yang dikenal menjadi dana taktis pada tiap tiap opd, dan akan menyeret kepala OPD tersebut ke perkara hukum.

 

Ditengah pengawasan keuangan yg semakin ketat ini seolah pengelolaan profesional itu sebuah tujuan mulia bagi aparat pengawas dan kesucian penyelenggaraan negara menjadi seolah-olah ternodai akan hal ini, sehingga praktik ini tidak bisa dijadikan perkara ringan.

 

Akankah tiap kepala OPD siap menerima konsekuensi ini nantinya ?. Dan apakah lembaga yang mulia menerima jawaban oleh karena instruksi THR yang cacat kebijakan ini. Serta adakah jaminan tindak lanjut oleh pimpinan puncak mereka ?.Jawabannya, kita lihat saja nanti. 

 

Tak dapat dipungkiri bahwa, tenaga honorer di rezim ini, kurang diperhatikan khususnya dari sisi kesejahteraan, dimulai dari tidak adanya pengangkatan dari tenaga honorer menjadi PNS, gaji yang tidak disesuaikan dengan Upah Minimum Regional Daerah, tidak adanya pembedaan gaji dengan klasifikasi jenjang pendidikan, tidak adanya reward dan punishment, ditambah lagi dengan ketidakadilan pemberlakuan THR saat ini, sehingga benar benar mensinyalir bahwa tenaga honorer adalah Anak Bawang pemerintah.

 

Di sisi lain, keberadaan tenaga honorer sangat menentukan kinerja OPD, bahkan di beberapa sekolah dan instansi pemerintah, persentase jumlah tenaga honorer dan PNS ada yang mencapai 80% tenaga honorer berbanding 20% PNS.

 

Jumlah yang cukup signifikan ini mensinyalir ketidak mampuan pemerintah memaksimalkan kinerjanya dengan mengesampingkan nilai nilai motivasi sumber daya manusia, melalui insentif tunjangan, pengakuan legalitas pegawai, jaminan jenjang karir, jaminan sosial kesehatan dan lain lain. 

 

Karena lebih memilih mempekerjakan tenaga honorer sebanyak-banyaknya, guna meminimalisir belanja rutin, yang berdampak pada minimnya kualitas layanan dan profesionalisme kinerja. Sementara menurut teori motivasi bahwa motivasi sangat mempengaruhi kinerja, sebagaimana riset ilmiah yang banyak kita temui di kampus-kampus.

 

Ini hanya gambaran wajah manajemen pemerintah dan masih sangat biasnya pengelolaan SDM pada pemerintah. Riset ilmiah pengaruh motivasi terhadap kinerja harus benar-benar diaplikasikan secara nyata, bukan hisapan jempol belaka atau syarat lulus S1 bagi mahasiswa manajemen di republik ini. Belum lagi jika ditinjau dari sisi keadilan dan kelayakan dalam pengupahan, sebagaimana teori pengupahan yang dikemukakan oleh J. L Gaol (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi harus sesuai dengan prestasi yang dicapai pegawai. Semakin tinggi pengorbanan yang diberikan, maka semakin tinggi penghasilan yang diharapkan oleh pegawai. Hal ini termasuk kedalam jenis keadilan external consistency, ditengah tuntutan ekonomi perkembangan zaman saat ini, pengupahan harus dipengaruhi faktor lingungan. Didalam menentukan upah dan gaji, suatu organisasi perlu memperhatikan perbandingan upah yang diberikan oleh organisasi lain untuk suatu jenis pekerjaan yang sama. Dasar hukum membandingkan adalah guna menciptakan kelayakan dalam menciptakan struktur upah yang adil.Dengan demikian, pilihan hanya ada 2, yaitu : Benahkan pengelolaan Anak Bawang ini atau kinerja SDM pemerintah semakin tertinggal.

M Ryan Fadhli, S.IP, MM (Pengamat Politik)


Advertisement

Komentar Facebook