HOT TOPICS:
#Nasional





Karantina Wilayah Diberlakukan, SAH: Saatnya Pemerintah Tanggung Kebutuhan Masyarakat

Selasa, 07 April 2020 | 08:08:24 WIB


Anggota Komisi IX DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah memperhatikan hak-hak masyarakat apabila nantinya lockdown atau karantina wilayah diberlakukan demi menekan pandemi Covid-19.

 

"Karantina mau diberlakukan, yang paling penting itu kesanggupan, saatnya pemerintah penuhi kebutuhan hak dasar masyarakat terutama yang terkait dengan pangan," ungkapnya di Jambi (5/4) kemarin. 

 

Hanya saja menurutnya, sebelum menerapkan karantina, pemerintah harus benar-benar melakukan persiapan yang matang. Seperti hal paling penting, yaitu mendata berapa banyak kelompok masyarakat memerlukan bantuan.

 

Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR ini, saat ini jika bicara karantina wilayah yang paling utama adalah pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan dasar, yakni kecukupan terhadap pangan.

 

Dalam hal ini, Anggota DPR RI daerah Provinsi Jambi itu mengatakan kewajiban itu telah diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.

 

"Di dalam aturan Undang-undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 memang dikatakan seluruh pangan dan bahkan makanan ternak, dengan asumsi orang yang berternak, harus dipenuhi oleh pemerintah," jelasnya.

 

Bahkan menurut legislator yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini, undang-undang juga telah mengatur sejumlah hak lain yang seharusnya didapat masyarakat.

 

Misalnya, hak untuk diberikan penjelasan sebelum karantina wilayah, hak isolasi dan mendapat rujukan perawatan rumah sakit jika positif Covid-19, dan hak diberi ganti rugi kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat upaya penanggulangan wabah.

 

Lalu ada pula hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan atau diturunkan dari posisinya, hak diikutsertakan secara aktif menanggulangi wabah, hingga hak pemulihan kondisi dari dampak.

 

"Hak perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, disabilitas dan orang lanjut usia. disinilah kita melihat pemerintah hadir untuk masyarakat," tandasnya. (*)



Advertisement

Komentar Facebook