HOT TOPICS:
#Nasional





Protokol Kesehatan Jadi Kunci Dunia Usaha di Era New Normal

Senin, 22 Juni 2020 | 16:35:26 WIB


​​: Riyanti (Mahasiswa  Akuntansi Syariah UIN STS Jambi)
​​: Riyanti (Mahasiswa Akuntansi Syariah UIN STS Jambi)

Ditulis Oleh : Riyanti (Mahasiswa  Akuntansi Syariah UIN STS Jambi)

Pemerintah telah mengambil kebijakan New Normal dalam penanganan pandemi Covid 19. Istilah new normal ini sangat mudah ditemukan diberbagai platform media yang ada saat ini. Arti dari new normal sendiri adalah masa transisi atau masa adaptasi masyarakat untuk kembali beraktivitas namun masih dengan menjalankan protokol kesehatan demi terhindar dari covid-19.

Sebelum marak dan boomingnya new normal ini, ada isu tentang pemerintah yang akan menerapkan herd immunity. Herd imunity adalah kondisi ketika sebagian besar kelompok atau populasi manusia kebal terhadap suatu penyakit karena sudah pernah terpapar atau sembuh dari penyakit tersebut. Namun kebijakan ini tidak menjadi pilihan pemerintah.

Hal itu lantaran herd imunity menjadi kebijakan yang sangat tidak manusiawi. Jika Herd Imunity ini diterapkan, mungkin saja ekonomi negara akan mulai bangkit secara perlahan karena aktivitas akan hidup kembali dan pendidikan tidak terhambat, akan tetapi kita akan kehilangan belasan juta jiwa orang, karena rumah sakit akan berkerja lebih keras, karena yang positif covid-19 akan meningkat drastis dan tidak menutup kemungkinan tingkat kematian akan lebih tinggi.

Sama seperti herd immunity yang memiliki pro dan kontra, kebijakan new normal ini juga memiliki tantangan, pro dan kontra dalam berbagai macam aspek kehidupan.

Pandemi ini telah mengharuskan masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kenormalan baru. Dengan melaksanakan aktivitas seperti biasa namun dengan cara yang baru, inilah yang dimaksud new normal. New normal merupakan kebijakan pemerintah untuk bisa hidup normal berdampingan dengan covid-19.

Dari sudut pandang ekonomi, mau tidak mau pemerintah harus mengambil kebijakan ini. Tetapi tentu ada resikonya, jika tidak siap untuk menghadapi new normal, maka akibatnya bisa mengakibatkan second wafe covid-19, dengan kata lain, kasus positif virus corona akan melonjak.

Dua hari setelah new normal diterapkan, kasus covid-19 di Indonesia terus bertambah hingga melampaui 1000 orang yang positif dalam sehari. Masyarakat  dianggap kurang disiplin dalam menjalankan peraturan. Daerah yang paling banyak menyumbang kasus positif covid-19 diantaranya adalah daerah yang baru saja melonggarkan PSBB untuk memulai fase transisi menuju kehidupan new normal yang sehat dan produktif, seperti Jakarta dan Surabaya.

Hal itu tak hanya membuat resah kota-kota besar, kota kecil seperti Jambi pun merasakan keresahan itu, sehingga pemerintah kota Jambi mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam peraturan walikota Jambi (perwal) No. 21/2020 terkait pedoman penanganan covid-19 di area publik dan lingkungan usaha dalam pemberlakuan relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Secara singkatnya isi dari kebijakan itu adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi akan memberi hukuman denda sebesar Rp. 50.000 kepada masyarakatnya yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi denda diberlakukan agar masyarakat taat menggunakan masker dalam mencegah penyebaran virus Corona.

Kebijakan denda itu dilakukan agar relaksasi atau pelonggaran di masa transisi persiapan ke tatanan hidup normal dilakukan secara bertahap sehingga dapat mengurangi risiko penambahan COVID-19. Bahkan sanksi denda itu juga diberlakukan pemerintah setempat terhadap para pelaku usaha agar dapat menerapkan aturan protokol kesehatan selama pemberlakuan relaksasi ekonomi.

Berdasarkan update data sebaran kasus virus Corona (COVID-19) di Provinsi Jambi, Sabtu (20/6), tercatat tidak ada perubahan untuk kasus positif di Jambi. Jumlah total kasus masih tetap 112, tidak berubah. Dimana 46 orang sudah dinyatakan sembuh dan yang masih dirawat berjumlah 66 orang. Untuk ODP berjumlah 64 orang, PDP berjumlah 36 orang dan pasien yang menunggu hasil uji swab, masih berjumlah 45 orang.

Kalau diibaratkan sekarang itu kita lagi menjalankan sebuah transisi, kalau gagal ya ya remedial. Kalau remedialkan harus belajar dari awal lagi. Seperti itu juga yang terjadi saat ini, Pemerintah mengupayahkan segala cara dan pastinya sudah dipikirkan beberapa kali sehingga new normal ini menjadi kebijakan bulat yang harus diterapkan di Indonesia saat ini. Semua kebijakan pasti memilki pro dan kontranya masing-masing, tinggal kitanya saja pintar-pintar dalam menyikapi kebijakan tersebut. 

Lalu bagaimana kalangan usaha menyikapi kondisi new normal ini ? Misalnya di sebuah restoran tadinya bisa menampung 150 orang bisa direduksikan menjadi 50-60 orang saja, jadi sudah terbayang omzet yang didapakan pasti berkurang. 

Namun disisi lain kegiatan produktivitas di dunia bisnis memang lebih efektif jika dilakukan dengan offline. Maka dari itu, kalangan pengusaha sudah selayaknya memanfaatkan new normal ini untuk menjalankan usahanya. 

Kepatuhan terhadap protokol kesehatan menjadi kunci, karena tufak hanya keuntungan, tapi kesehatan konsumen dan rasa aman konsumen saat bertransaksi juga harus dijadikan prioritas.

Bagi masyarakat, menghadapi new normal ini harus tetap komit pada kebiasaan hidup sehat, tetap jaga kesehatan dan yang paling penting jangan lupa pakai masker saat beraktivitas diluar rumah.



Advertisement

Komentar Facebook