HOT TOPICS:
#Nasional





Kisruh Tentang SE Menteri dan Bupati Terkait Pengisian BPD, Terjawab Sudah Oleh Kadis PMD Merangin

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:40:56 WIB


BERITAJAMBI.CO, MERANGIN - Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri dan Bupati Merangin,  Tentang pencalonan Badan Permusyawartan Desa (BPD), Membuat sejumlah calon dan Panitia pemilihan BPD gusar dan gaduh.

 

 

Pasal nya, Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri dengan No:440/3199/SJ berperihal penundaan, pengisian dan peresmian anggota BPD antar waktu, Sedangkan SE dari Bupati Merangin dengan No.141/371/DPMD/2020 berperihal rekomendasi/izin pencalonan anggota BPD.

 

Berdasarkan dua SE tersebut, Membuat paracalon termasuk calon dari kalangan PNS/Tenaga Kontrak khawatir akan terjadi kisruh ketika pelaksanaan pelantikan dilakukan.

 

"Melihat dari SE Menteri Dalam Negeri dan Bupati Merangin, Akan membuat gaduh para calon dan panitia. Ditambah akan membuat pro dan kontra dari masyarakat,"Tutur salah satu calon dari tenaga kontrak yang telah mendapat rekomendasi dari atasan nya.

 

Menanggapi dua SE tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Andre Fransusman, Mengatakan bahwa untuk SE dari Bupati Merangin bahwa tidak ada larangan bagi ASN dan Pegawai Kontrak untuk ikut berkompetisi di pengisian BPD. 

 

"Surat ini ditujukan kepada Para Kepala OPD, Untuk selektif dalam memberikan izin kepada Pegawainya yang akan ikut berkompetisi dengan mempertimbangkan dan mengevaluasi kinerja masing-masing perangkatnya, Bukan larangan,"Tutur Kadis, Sabtu (8/8).

 

Sedangkan untuk SE dari Menteri Dalam Negeri hanya meminta agar Hari "H" pemilihannya ditunda jika masih dalm masa pandemi covid dan bertumburan denga tahapan Pilkada. 

 

"Hanya meminta penundaan namun tidak membatalkan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya,"Tutup Andre. (rbu)



Advertisement

Komentar Facebook