HOT TOPICS:
#Nasional





Peluang Penantang Dadakan Dalam Pilkada

Senin, 14 September 2020 | 16:40:03 WIB


"Pria romantis itu sering tiba-tiba datang, tiba-tiba kasih hadiah, tiba-tiba kasih kejutan, tapi kadang tiba-tiba dia bisa pergi"

 

Mudah-mudahan tidak demikian dalam gelaran Pilkada. 

 

Di Provinsi Jambi, akhirnya tak ada yang namanya kotak kosong ikut pilkada. Padahal, diawal - awal, ada tiga Kabupaten yang digadang - gadang petahana akan melawan kotak kosong. Alasannya bermacam-macam, ada yang unggul finansial, ada yang borong partai, ada pula yang partainya kuasai 50 persen lebih di DPRD.

 

Eh, tiba - tiba, mereka punya lawan. Lawannya pun macam - macam, ada yang berganti sehari sebelum pendaftaran KPU karena Partainya pindah haluan, ada pula yang dulu sudah pernah kalah tapi karena banyak partai tak setuju dengan incumbent akhirnya partai bersatu dan memunculkan calon baru dan bahkan ada partai yang dua kali memberi dukungan di KPU, dan partai tersebut mengubah surat rekomendasi sehingga incumbent punya lawan.

 

 

Sang petahana akhirnya punya lawan tanding. Lalu bagaimana peluang para lawan tanding tersebut ? 

 

Pilkada Bupati akan lebih mudah dianalisis, karena jumlah mata pilih yang lebih kecil, dan luas wilayah yang juga kecil. Berbeda dengan Pilkada Gubernur yang calonnya banyak serta luas wilayah dan jumlah pemilih yang lebih kompleks.

 

Dimulai dengan kepuasan masyarakat pada kinerja kepemimpinan incumbent. Jika kepuasan masyarakat diatas 50 persen, jelas saja petahana akan lebih mudah menang, apalagi di dukung jaringan pemerintahan. Meski ini haram, tapi sudah rahasia umum, PNS biasanya ikut terlibat dalam politik praktis.

 

Namun, jika kepuasan masyarakat terhadap incumbent dibawah 50 persen, peluang class action akan menang cukup besar. Karena, mereka yang tidak mendukung incumbent, pasti mendukung pendatang baru, dan tidak ada yang bisa diharapkan selain jargon perubahan.

 

Selanjutnya bisa dilihat dari jumlah pemilih yang bisa dikondisikan dengan uang. Ini sangat naif sekali, tapi inilah realita dan sekaligus kelemahan demokrasi di Indonesia. Yang salah bukan rakyatnya, tapi kepemimpinan yang membiarkan masyarakat terus bodoh dan bisa dibodohi. Masyarakat yang bodoh akan memilih sesuai uang seratus ribuan yang mereka terima.

 

Misalnya saja di Sungai Penuh, dengan jumlah mata pilih 60 ribuan saja, jumlah yang sama dengan satu dapil di Kota Jambi, akan sangat mudah menghitung berapa uang yang dibutuhkan jika mau menang.

 

 

Selanjutnya soal isu. Isu bisa jadi kekuatan untuk menang di Pilkada. Isu Narkoba, isu dinasti politik, dan isu keberlanjutan pembangunan bisa dimainkan, baik oleh petahana maupun penantang.

 

Tapi yang jelas, pilkada meski masuk dalam ilmu sosial, saat ini sudah hampir bisa di exact kan atau sudah bisa dihitung jauh hari. Semoga para penantang tidak seperti pria romantis, yang bisa tiba-tiba kasih harapan, tapi tiba-tiba bisa pula pergi tanpa jejak.

 

(Wawan Novianto/Dosen IAIN Kerinci)



Advertisement

Komentar Facebook