HOT TOPICS:
#Nasional





Fenomena Hak Hukum Bagi Masyarakat Dalam Penanganan COVID-19

Selasa, 22 Desember 2020 | 09:32:48 WIB


Ditulis oleh: Azhar Sidiq S

Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar (Fundamental Right) yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak atas kesehatan yang biasanya hanya sekedar dipandang urusan pribadi terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, kini telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan menjadi suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara. 

 

Fenomena pro dan kontra dalam menangani COVID-19 menuai babak baru. Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Saat ini pemerintahan indonesia berupaya mengeluarkan kebijakan yang berujung ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyak masyarakat yang merasa keresahan akibat kebijakan penanggulangan COVID-19 melalui vaksinasi, namun ada negara yang menolak vaksin dari China ini, misal negara Brazil. Ditambah lagi momok yang berkembang di masyarakat vaksin tersebut belum dilakukan pengujian halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), tentu ini menjadi kontroversi baru oleh rakyat sendiri.

Pada umum nya vaksin covid-19 merupakan vaksin yang baru saja diteliti oleh beberapa negara, banyak masyarakat yang mengira bahwa vaksin tersebut bukan lah vaksin melainkan hanya obat biasa dan enggan untuk disuntik. Maka disini dapat kita lihat bahwasannya, masyarakat sangat kurang mendapati sosialisasi dan pembelajaran,bagaimana meyakinkan bahwa vaksin covid-19 ini aman dan halal. Padahal Dalam pasal 19(2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) serta Paragraf 18 Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR, negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dimiliki badan publik. Tidak hanya itu, negara juga wajib menjamin aksesibilitas terhadap informasi kesehatan sesuai pasal 12(1) ICESCR dan Paragraf 12(b) Komentar Umum No. 14 terhadap Pasal 12 ICESCR. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk informasi terkait epidemik dan wabah, ini juga wajib diumumkan oleh badan publik yang memiliki kewenangan, sesuai pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Merujuk pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”) yang mengatur soal pelayanan kesehatan pada waktu bencana. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Sudah selayaknya pemerintah bekerjasama dengan masyarakat, untuk meningkatkan solidaritas dan kemanusiaan sehingga dijadikan semangat bersama untuk menghadapi segala ancaman dan bencana.



Advertisement

Komentar Facebook