HOT TOPICS:
#Nasional





Ketika Subsidi Pupuk Tak Mampu Meningkatkan Produksi Tani?

Minggu, 14 Februari 2021 | 20:22:39 WIB


Ditulis oleh: Dr. Noviardi Ferzi, SE.MM

 

Kebijakan pemerintah untuk terus memberikan subsidi sektor pertanian dinilai sebagai sesuatu yang wajar, karena harapannya, dengan subsidi peningkatan produksi pertanian akan terjadi. Bahkan di zaman Orba keberhasilan swasembada beras, salah satu upayanya adalah dengan menyediakan pupuk bersubsidi bagi petani. 

 

Hanya saja cerita pupuk bersubsidi ini kelemahan yang muncul cukup banyak, klasik dan nyaris tak teratasi, dari masalah data, keterjangkauan pada petani, hingga persoalan kelangkaan dilapangan, hingga tak ayal banyak pihak termasuk pemerintah sendiri mempertanyakan efektivitas subsidi pupuk.

 

Pangkal utama permasalahan pupuk bersubsidi di Indonesia adalah sulitnya data kebutuhan pupuk yang riil serta distribusi yang tidak akurat, ironisnya lagi permasalahan ini selalu berulang di setiap tahun, tak kunjung ada data yang bisa jadi rujukan untuk menyusun program subsidi yang tepat sasaran.

 

Sebenarnya untuk data ini setiap tahun sudah ada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), yang bersumber dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga ke pusat, artinya data ini up date tiap tahun. 

 

Namun masalah pendataan ini patut juga kita pertanyakan teknik pengambilan datanya seperti apa, jangan - jangan mengambil dari data sekunder yang ada hasil pendataan mandiri " petani" di balai desa atau dinas terkait, untuk kemudian di rekap dan dilaporkan dalam RDKK.

 

Walaupun bisa dimengerti ketika ini harus di up date tiap tahun, karena alasan kondisi dilapangan yang berubah. Namun patut diduga persoalan sebenarnya, juga ada pada teknik pengambilan data dan Quality Control nya datanya apakah dari kelompok tani, pemilik lahan atau pengolah lahan.

 

Data ini penting karena menyangkut siapa yang menerima pupuk subsidi tersebut. Namun yang pasti kondisi tersebut seolah membenarkan bahwa pemerintah tidak memiliki data baku atau basis data untuk program pupuk bersubsidi. Satu contoh saja, besaran subsidi tiap tahun meningkat, namun luas areal pertanian justru terus berkurang. Lalu yang membuat subsidi pupuk meningkat itu apanya ?

 

Besaran dana yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi pupuk memang cukup  " wah ". Tahun 2016, misalnya, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp26,8 triliun. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi Rp31,3 triliun pada 2017, Rp33,6 triliun pada 2018 dan Rp34,30 triliun pada 2019, tahun 2020, subsidi pupuk mencapai Rp24,52 triliun dan terakhir pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp25,27 triliun atau meningkat Rp749,6 miliar dari outlook APBN 2020.

 

Meski demikian besarnya anggaran tersebut ternyata tetap tak menjamin ketersediaan pupuk subsidi kepada petani. Buktinya, petani di beberapa wilayah sempat mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi, dan ini merupakan cerita biasa.

 

Untuk menekan kebocoran subsidi pupuk pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani pada beberapa daerah. Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap. Pada 2024, pemerintah berharap Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara nasional

 

Selain itu, pemerintah juga melakukan penyempurnaan data petani e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi dengan basis data NIK dan alamat (by name by address).

 

Namun dengan berbagai upaya tersebut niat pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian dengan subsidi pupuk nampaknya masih jauh panggang dari api. Buktinya Presiden Jokowi sempat mempersoalkan hal ini, pemberian subsidi pupuk yang besar setiap tahun tapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi.

 

Meski kegelisahan presiden tersebut logis, ada pekerjaan rumah yang lebih besar jika bicara peningkatan produksi pertanian, tidak cukup dengan mengevaluasi pemberian subsidi pupuk tersebut. Perlu upaya pembangunan infrastruktur pertanian termasuk bendungan dan irigasi, memberikan akses permodalan, termasuk penerapan inovasi dan teknologi yang mampu melipatgandakan produksi pertanian nasional. 



Advertisement

Komentar Facebook