HOT TOPICS:
#Nasional





Potensi PSU Dalam Pilgub Jambi!

Kamis, 18 Februari 2021 | 18:10:53 WIB


Ditulis Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE. MM (Pemerhati Pilkada)

Grup percakapan WhatsApp (WA) mendadak ramai ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dilayangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Cek Endra - Ratu Munawaroh (Cerah) memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada sidang pembuktian.

 

Keputusan ini sebenarnya sudah dapat diduga, karena selaku pemohon pada pilgub kemarin CE-Ratu meraih 585.203 suara. Kemudian suara pihak terkait Haris-Sani 596.621. Selisih suara pemohon dan pihak terkait sebanyak 11.418. Sementara ambang batas selisih suara Pilgub Jambi 1,5 persen atau 23.508 suara, artinya secara formil syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi.

 

Tentu saja, masih terlalu pagi jika ingin menduga hasil akhir gugatan tersebut, meski di percakapan WhatsApp (WA) pembicaraan tentang di tolak atau dikabulkan gugatan pemohon sangat menyeruak menarik perhatian. Dimana kesimpulannya yang berkaca pada pokok gugatan yang diajukan pemohon potensi untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) cukup terbuka.

 

Termohon dalam gugatan ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dimana menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang tersebar dan massif sehingga merugikan kedudukan perolehan suara pemohon secara nyata.

 

Adapun pokok permohonan pemohon, di antaranya, tentang pemilih yang tidak berhak memilih karena tidak mengantongi e-KTP dan surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tapi memilih. 

 

Dalam permohonan tersebut, disebutkan bahwa data-data pemilih yang tidak berhak tersebut mencapai belasan ribu orang. Diantarnya ada di 38 desa di Muaro Jambi, 10 desa yang ada di Kabupaten Merangin, dan 35 desa di kabupaten Batanghari, kemudian 30 desa di Kabupaten Kerinci.

 

Jika di total setidaknya ada 13.487 pemilih gelap, yang tak punya hak suara tersebar di 9 kabupaten kota seperti Sungai penuh, Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Tebo.

 

Namun jika menilik syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Sesuai pasal 372 Undang-undang Pemilu No. 7 tahun 2017, yakni;

 

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan pengitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menanda tangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

 

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

 

d. pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

 

Satu mekanisme yang diterapkan dalam pemilu sejak tahun 2019 lalu adalah kewajiban setiap pemilih untuk memiliki KTP-el. KTP-el menjadi identitas wajib bagi pemilih sebagai dasar persyaratan wajib masuk sebagai pemilih selain persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 348.

 

Berdasarkan UU Nomor 7 2017 ini masyarakat awam dapat melihat ada potensi gugatan Pemohon untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelanggaran masif dan sistematis 

 

"Apabila pemilih yang mencoblos melebihi jumlah DPT, DPTb, DPPh, maka dipastikan ada pemilih "siluman" yang menemukan hak pilihnya dan inilah potensi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon, ungkap salah seorang anggota grup WhatsApp dengan semangat. "

 

Selanjutnya ia juga berdalil bahwa perolehan suara pasangan calon merupakan jumlah dari suara yang diberikan sesuai yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPPh, maka apabila ada salah satu komponen suara tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formal yuridis maka suara pasangan calon menjadi tidak mempunyai basis legitimasi yuridis.

 

Oleh karena itu, lanjutnya, pilihan pemungutan suara ulang merupakan prosedur formal untuk memastikan kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan calon dan kejadian tersebut baru diketahui setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara.

 

"Maka demi memastikan berapa sebenarnya perolehan suara masing-masing pasangan calon harus dilakukan pemungutan suara ulang, tukasnya. "

 

Terlepas ini akan terjadi atau tidak ? Tentu perlu pembuktian di persidangan nanti, kita juga harus melihat jawaban dari termohon beserta barang buktinya, karena apapun keputusan MK grup WhatsApp sebenarnya selalu hangat dan damai. Mari kita tunggu bersama. Salam.



Advertisement

Komentar Facebook