HOT TOPICS:
#Nasional





DPRD Tanjabtim Dapil l, ll dan lll Lakukan Konsultasi dan Koordinasi

Kamis, 25 Februari 2021 | 07:27:38 WIB


BERITAJAMBI.CO, TANJABTIM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) komisi l, ll dan lll melaksanakan konsultasi dan koordinasi di beberapa Dinas instansi Provinsi Jambi.

 

Kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan para Komisi yang DPRD Tanjab Timur dengan selalu mengedepankan Protokol Kesehatan dan Himbauan yang diberikan Pimpinan DPRD dan Gugus Tugas Covid-19 Tanjab Timur. 

 

Seperti yang disampaikan Sekretaris DPRD Tanjab Timur, Syafaruddin S.Ip, melalui Kasubag Humas/Protokol bagian umum sekretariat DPRD Tanjab Timur Budiansyah, SE mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) komisi l, ll dan lll melaksanakan konsultasi dan koordinasi di beberapa Dinas instansi yang ada di Provinsi Jambi.

 

Komisi I, akan melakukan konsultasi ke Badan Pertanahan (BPN) Propinsi Jambi dan Dinas Pemberdayaan Propinsi Jambi. Komisi II melakukan Konsultasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Propinsi Jambi (BPTD V Jambi) dan Komisi III melakukan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi," benernya. 

 

Ditambahkannya, masing masing Komisi akan dipimpin langsung oleh ketuanya dan akan menyampaikan beberapa item kepada Dinas Provinsi terkait. 

 

"Komisi I yang dipimpinan langsung oleh Wakil Ketua I Saidina Hamzah, SE menyampaikan tentang masalah pertanahan dan masalah Arkeologi seperti peninggalan sejarah yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti Makam dan Perahu kuno. Komisi II yang dipimpin langsung ketua Ariandi mempertanyakan jalan, alte dan dermaga yang ada dalam wilayah kabupaten Tanjab Timurdan Komisi III juga melakukan konsultasi dan kordinasi ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi terkait mekanisme pengawasan Tenaga kerja Asing serta konsultasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait tata cara pengelolaan situs arkeologi," tutupnya. (har/BJ)



Advertisement

Komentar Facebook