HOT TOPICS:
#Nasional





Awali 2021, Fasha Kembali Bawa Kota Jambi Raih Penghargaan Nasional

Senin, 22 Februari 2021 | 09:09:21 WIB


JAMBI- Mengawali tahun 2021, Wali Kota Jambi, H. Syarif Fasha kembali mencatatkan Kota Jambi dalam jajaran daerah berprestasi ditingkat nasional. Wali Kota Jambi dua periode itu, sukses membawa Kota Jambi masuk dalam 13 daerah di Indonesia yang meraih penghargaan dibidang tata kelola persampahan.

Senin pagi (22/2), Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI), serahkan penghargaan Plakat Dana Insentif Daerah (DID) atas Pengelolaan Sampah Tahun 2020. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri LHK RI, Siti Nurbaya, secara virtual dari Jakarta.

Penghargaan yang disematkan untuk Kota Jambi itu diperingati dalam rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Tercatat hanya 1 Pemerintah Provinsi dan 12 Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia yang meraih penghargaan, sekaligus dana insentif dari pemerintah pusat tersebut.

Yang paling membanggakan adalah, Kota Jambi menjadi satu-satunya daerah yang mewakili Pulau Sumatera yang didaulat meraih penghargaan bergengsi tersebut. Adapun pemerintah daerah yang meraih penghargaan tersebut antara lain Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Balikpapan, Banjarmasin, Kota Surabaya, Kota Jayapura, Kota Bandung, Kota Banjarbaru, Kota Jambi, Kota Bogor, Kota Bontang, Kota Depok, Kota Malang, dan Kota Denpasar.

Dalam sambutannya di puncak peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2021, Menteri Siti mengajak aparat pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas, organisasi keagamaan, pelajar, organisasi perempuan, serta masyarakat luas untuk bergerak bersama membangun era baru pengelolaan sampah di Indonesia sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan kapasitas pengelolaan sampah nasional masih berada di bawah 50 persen dan diharapkan bantuan ke daerah dapat membantu peningkatannya mencapai target 100 persen pada 2025.

“Saya berharap bantuan pemerintah pusat dalam bentuk sarana dan prasarana, subsidi, dan insentif lainnya dapat menjadi pemicu percepatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Sampai hari ini rata-rata nasional masih di bawah 50 persen dari target 100 di tahun 2025,” sebut Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut sudah banyak yang pemerintah daerah lakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, yang terindikasi dengan tumbuhnya komitmen pimpinan di daerah, naiknya alokasi anggaran pengelolaan sampah, menguatnya kelembagaan dan tingkat pelayanan pengelolaan.

“Pemerintah pusat juga mendukung usaha peningkatan kapasitas pengelolaan sampah didaerah dengan memberikan bantuan sarana, asistensi penyusunan peraturan, pelatihan, subsidi dan insentif lainnya. Kami menaruh hormat kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat dalam upaya pengelolaan sampah didaerah. Selamat kepada daerah yang menerima penghargaan dan memperoleh dana DID. Kami berharap bantuan ini dapat memicu perecepatan kapasitas pengelolaan sampah didaerah,” pungkas menteri yang juga penanggungjawab pengelolaan sampah nasional tersebut.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sampai saat ini terdapat dua provinsi dan 39 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan kebijakan daerah terkait pelarangan dan pembatasan plastik sekali pakai, dimana didalamnya termasuk Kota Jambi, yang memiliki Peraturan Wali Kota Jambi (Perwal) nomor 61 tahun 2019 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik.

Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk mereduksi sampah plastik serta menyelamatkan bumi dari kerusakan lingkungan akibat sampah plastik. Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik oleh pemerintah kota Jambi merupakan amanat dari UU nomor 18 tahun 2008, PP nomor 81 tahun 2012, dan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota nomor 54 tahun 2018 tentang Kebijakan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta juga amanat dari kebijakan kebijakan strategis nasional untuk pengurangan timbulan sampah disumber sampai 30% hingga tahun 2025.

Untuk menjalankan strategi tersebut, pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik yang diawali di pusat-pusat perbelanjaan dan toko modern, hingga pasar tradisional, yang telah dilaksanakan efektif mulai 1 Januari 2019 lalu.

Seusai penyerahan penghargaan, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa Pemkot Jambi selama ini memang sangat gencar untuk meminimalisir upaya pengurangan sampah dimulai dari sumber.

“Selama ini masalah sampah memang menjadi fokus utama kami sejak menjabat sebagai Wali Kota Jambi. Sejak awal kami memang mendorong pengelolaan sampah untuk diolah ditempat asalnya (sumber-red.). Saat ini ada 12% sampai 15% sampah yang kita olah di tempat asalnya, baik itu dengan bank sampah dan lain sebagainya. Semoga target tahun 2025 nanti akan 50% sampah yang bisa di olah ke depannya, kemudian target 100% semua sampah diolah di TPA yang baru, yaitu di TPA Talang Gulo yang menggunakan sistem sanitary landfill. Tahun ini Insya Allah akan sudah mulai digunakan sanitary landfill itu dan mulai dioperasikan,” ungkap Fasha.

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Jambi mendapat bantuan dari Pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman/KFW, untuk pembangunan TPA dengan sistem Emission Reduction in Cities (ERiC) Programme Solid Waste Management dengan sistem Sanitary Landfill. TPA dengan sistem sanitary landfill tersebut, akan menggantikan operasional TPA Talang Gulo lama, yang beroperasi dengan sistem semi kontrol/open dumping. TPA lama tersebut akan segera ditutup karena over kapasitas dan akan dijadikan lahan terbuka hijau yang memiliki nilai manfaat, berupa taman edukasi dan cadangan gas metan didalamnya akan ditangkap dan dialirkan kerumah tangga disekitar TPA Talang Gulo.

Sebagaimana diketahui bahwa, hadirnya TPA bantuan pemerintah Jerman tersebut, merupakan buah manis dari tingginya komitmen Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Wali Kota Fasha, dimana sejak tahun 2013 lalu dirinya telah memulai mengkampanyekan konsep “Go Green” dalam tata kelola lingkungan dan persampahan di Kota Jambi. Langkah ini pula sebagai bagian kontribusi Kota Jambi dalam menyelamatkan lingkungan di Kota Jambi dan Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Jambi juga baru saja meraih penghargaan nasional dari Kemen LHK dipenghujung tahun 2020 lalu. Dalam kesempatan itu, Kota Jambi meraih Penghargaan Nirwasita Tantra “Green Leadership”, yang merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota atas kepemimpinan dan pemahamanya terhadap isu lingkungan, respon kebijakan kepala daerah dalam menjawab persoalan lingkungan hidup serta inovasi dan kepemimpinan kepala daerah dalam merespon persoalan lingkungan hidup.

Kota Jambi juga telah menunjukkan eksistensinya didunia internasional dengan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia dari 20 kota di seluruh dunia yang dipilih oleh UN Habitat (United Nation Human Settlement Programme, salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa yang membidangi pemukiman manusia) menjadi pilot project Waste Wise Cities (WWC), sebuah program yang mensuport kota terpilih (Change Maker City) dalam tatanan global, untuk meningkatkan kemampuan manajemen persampahan di wilayahnya.

Terpilihnya Kota Jambi sebagai Change Maker City tersebut, tidak terlepas dari konsitensi dan kesungguhan komitmen Kota Jambi yang secara global selama ini telah diakui dalam upaya penanganan persampahan yang berwawasan lingkungan.

Kota Jambi akan dipadukan dengan kota terpilih lainnya oleh UN Habitat, yaitu Kota Ratnapura Srilanka sebagai Supporter City, yaitu daerah percontohan yang sebelumnya telah dipilih oleh UN Habitat dan sukses menjalankan program yang dicanangkan oleh UN Habitat.

Selain itu, langkah kongkrit Pemkot Jambi dalam kampanye kota hijau dan langit biru dilaksanakan dengan memperbanyak ruang terbuka hijau melalui berbagai langkah kebijakan, yaitu membuat regulasi yang mewajibkan pengembang properti untuk mengalokasikan 30% dari area proyek untuk ruang terbuka hijau dan ruang publik, serta menghibahkannya kepada Pemkot Jambi.

Berbagai inovasi juga mewarnai dalam penentuan berbagai kebijakan Wali Kota Jambi dalam mendukung kampanye global ini, yaitu memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan utama dalam mendukung pemerintah dalam menjalankan misi melestarikan lingkungan di Kota Jambi.

Beberapa inovasi tersebut diantaranya, Program Kampung Bantar dan Bangkit Berdaya yang menginisiasi dan membangun semangat kerjasama serta gotong royong masyarakat secara kolektif dalam melestarikan, memperindah, menghijaukan, serta juga menjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya. Hebatnya lagi, inovasi ini mampu mengefisiensikan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan tata kelola kebersihan kota, sebesar 30% dari total APBD Kota Jambi.

Program inovasi lainnya adalah, gerakan massal pembuatan lobang biopori, inovasi pengantin menanam, inovasi tanaman hijau sebanyak jumlah lantai tempat usaha, serta sejuta pohon untuk Kota Jambi Hijau.

Pemkot Jambi juga mendorong di setiap RT agar memiliki bank sampah, sehingga masyarakat teredukasi di tingkat sumber rumah tangga, untuk bisa langsung memilah sampah organik dan anorganik. Kota Jambi saat ini telah memiliki sebanyak 72 Bank Sampah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat yang telah turut berperan dalam mengurangi sampah di Kota Jambi. Sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis akan dibawa ke bank sampah untuk ditukar seperti dengan beras, bahkan emas (melibatkan partisipasi CSR salah satu BUMN).

Sementara untuk memperkuat legalitas dan komitmen dalam upaya pengelolaan sampah, Kota Jambi telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur tatakelola sampah di Kota Jambi dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Penegakan perda tersebut terbilang sangat serius, tercatat dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, berbagai pelaku pelanggar Perda dan Perwal telah diganjar hukuman denda bahkan di meja hijaukan. Denda terbesar yang pernah ditetapkan Hakim terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan adalah sebesar 20 juta Rupiah.

Selain telah menciptakan beberapa kebijakan dan membuat peraturan yang pro lingkungan, Kota Jambi juga telah menginisiasi pengurangan sampah dari sumbernya yaitu dengan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik pada usaha ritel dan dengan mendorong upaya pengomposan sampah menjadi energi ramah lingkungan.

Saat ini, usaha ritel, supermarket, toserba swalayan dan restoran telah dilarang untuk menyediakan kantong plastik bagi konsumen. Masyarakat diedukasi untuk memakai dan membawa sendiri kantong ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang kali.

Bahkan untuk upaya pemanfaatan sampah menjadi energi, Pemkot Jambi ini telah menjadi percontohan dan pilot project di Indonesia. Melalui badan PBB UNESCAP. Kota Jambi menjadi Kota di Indonesia yang mengadopsi program Waste to Energy atau Integrated Resource Recovery Center (IRRC), dalam menghasilkan energi gas dan listrik ramah lingkungan yang dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat sekitar. Bantuan bernilai 200 ribu USD ini juga mampu mengurangi sampah dari tingkat sumber, dan mengefisiensikan alokasi dana pemerintah dalam tata kelola sampah.

Disisi lain, Kota Jambi juga mendapatkan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) senilai 625 milyar Rupiah untuk pembangunan IPAL dengan Sewerage System yang berlokasi di Kecamatan Jambi Timur, serta bantuan yang bersumber dari lembaga PBB UN Habitat untuk penataan kawasan kumuh di Kota Jambi.

Sebagaimana juga diketahui, keaktifan Wali Kota Jambi Syarif Fasha dalam berbagai forum internasional juga merupakan faktor pendukung kesuksesan Kota Jambi dalam mendapatkan berbagai suntikan dana dari negara donor. Kota Jambi bergabung dalam berbagai forum internasional yang konsen dalam upaya penyelamatan lingkungan, seperti The Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM) dan ICLEI.

Selain telah menjadi anggota ICLEI, pada November 2020 ini, Wali Kota Fasha juga terpilih menjadi

ICLEI Southeast Asia Regional Executive Committee untuk periode 2021-2024. Sebelumnya Wali Kota Jambi dua periode tersebut telah menduduki jabatan strategis sebagai Representative Council General Assembly UCLG ASPAC, serta menjadi Representative Council UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) dan Representative Council tingkat dunia untuk periode 2016 – 2018. (Sumber Berita Web Pemerintahan Kota Jambi)



Advertisement

Komentar Facebook