HOT TOPICS:
#Nasional





Simalakama Import Beras Negara Agraris

Kamis, 11 Maret 2021 | 07:23:07 WIB


Ditulis Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE, MM (Dosen STIE Jambi)

 

Indonesia masih sebagai negara agraris. Buktinya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertanian merupakan sektor lapangan pekerjaan yang masih mendominasi sebesar 27,33 persen, dibandingkan sektor perdagangan (18,81 persen) dan industri pengolahan (14,96 persen).

Namun predikat sebagai negara agraris tidak serta merta menjadikan Indonesia bisa bebas dari ketergantungan import beras. Jadi lupakan dulu bayangan bahwa negara agraris yang berlimpah akan sumber daya alamnya, terutama hasil pertanian, padi, jagung, singkong, kedelai, sayur mayur, buah - buahan dan lain sebagainya. Karena faktanya kita masih harus mendatangkan produk agraris dari luar negeri, salah satunya beras makanan pokok masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data BPS Oktober 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton diikuti jumlah impor dari Thailand 108.944,8 ton (2017) menjadi 795.600,1 ton (2018).

Memang tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan dengan pasti berapa lama Indonesia harus bergantung mengimpor beras, hanya satu yang pasti ketergantungan ini menunjukan kondisi pangan Indonesia yang ibarat makan buah simalakama.

Bila ingin di analisis terlalu banyak faktor yang menyebabkan kita masih tergantung dengan pasokan beras luar negeri, baik dari sisi harga yang kalah bersaing, efisiensi produksi yang rendah, kebijakan menambah stok pangan, hingga masalah mafia pangan yang kerap menganggu rantai pasokan. 

Pemerintah sendiri bersikukuh import beras sebagai suatu kebijakan yang tidak dapat dihindarkan, mengingat hal ini bukan hanya semata-mata mengenai memberi makan masyarakat Indonesia namun juga menyangkut stabilitas ekonomi, politik, dan sosial.

Secara teori, dari sisi neraca perdagangan (atau neraca pembayaran), impor lebih menguntungkan karena produksi dalam negeri bisa untuk ekspor, dengan asumsi harga ekspor di pasar luar negeri lebih tinggi daripada harga impor yang harus dibayar. Inipun sebenarnya kurang realistis, karena dipasaran harga beras kita lebih mahal dibanding negara lain. Siapa yang mau beli ?

Namun ketika BPS merilis data produksi pada Januari sampai April 2021 ada sekitar 14 juta ton, naik 26 persen dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga ada potensi surplus sekitar 4,8 juta ton beras di domestik. Sekali lagi pemerintah malah ingin mengimport beras lagi, tentu ini patut dipertanyakan.

Meskipun impor beras masih dalam tahap wacana, harga jual gabah kering petani sudah mulai terpengaruh. Rencana import ini langsung dimanfaatkan para tengkulak untuk "memainkan harga" sehingga merugikan petani.

Namun sebenarnya masalah import beras ini berawal dari biaya produksi beras Indonesia menjadi yang termahal di Asia. Tingginya biaya produksi pun membuat harga beras Indonesia menjadi lebih mahal dari negara-negara di Asia. Lantas mengapa ? Mari kita lihat data dan berhitung secara sederhana membandingkan dengan negara tetangga.

Pada 2019 rata-rata harga beras internasional Thailand sebesar Rp 5.898 per kilogram dan Vietnam sebesar Rp 5.090 per kilogram. Nah harga beras indonesia sebesar Rp 11.355 per kilogram. Perbedaannya 100 persen atau dua kali dari harga beras Thailand atau Vietnam. Perbedaan harga inilah yang disebut inefisiensi produksi. Dan mengerus daya saing Nasional.

Dimana terletak inefisiensi tersebut? Mari kita lihat tingkat produktifitas negara tetangga dan kita. Produktivitas beras Indonesia berkisar 5,13 - 5,24 ton per hektar. Malaysia yang sebesar 4,08 ton per hektar, Filipina sebesar 3,97 ton per hektar, dan Thailand sebesar 3,09 ton per hektar. Dari negara tersebut tingkat produksi kita lebih tinggi. Lucunya walau produksi kita lebih tinggi namun tetap saja harga beras lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, Philipina dan Thailand. 

Artinya problem kita ada pada biaya produksi beras yang tinggi. Ada dua faktor penyebabnya

Pertama. Sempitnya lahan produksi memaksa petani harus dapat imbal beli yang tinggi. Data BPS 2013, ada 55 persen rumah tangga petani gurem, punya lahan hanya 0,5 hektar. Data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5 persen atau 570.000 kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian. Bagaimana negara lain? Data Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3 persen dari total lahannya. 

Sementara itu Australia menggunakan 52,9 persen lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8 persen dari total luas lahannya. Perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar. Artinya rasio lahan kita terendah di dunia.

Kedua, penyebab berkurangnya jumlah lahan pertanian di Indonesia karena semakin kurangnya orang ingin bertani. Tidak menguntungkan. Di negara lain seperti di Korea Selatan, China, Jepang, AS, setiap peningkatan satu persen sumbangan pertanian pada PDB diikuti penurunan dua persen lebih di luar pertanian.

Makanya harga beras kita masih mahal dibandingkan negara lain. Itupun tidak membuat petani makmur. Sementara harga beras yang mahal yang menanggung adalah konsumen termasuk petani sendiri.

Ketika harga beras kita mahal, maka bisa ditebak alasan pemerintah ketika melakukan import beras dari luar. Tentu karena lebih murah di banding beras kita.

Lalu bagaimana dengan beras petani kita, dalam hal ini pemerintah beralasan melalui Bulog telah membeli beras dari petani dengan harga yang di atas harga import, meski pada saat bersamaan kebijakan import pasti akan memukul harga panen petani.

Keputusan ini tak sepenuhnya salah karena pemerintah juga dituntut untuk mengamankan pasokan beras nasional sampai pada titik keseimbangan. Sehingga meski petani padi kita lagi mengalami masa panen pemerintah tetap membutuhkan stok lebih untuk stabilitas harga di pasaran. Ironi memang, tapi inilah yang terjadi, ketika hukum pasar sebagai panglima. Wallahu alam bishawab. !



Advertisement

Komentar Facebook