HOT TOPICS:
#Nasional





Krisis Utang Indonesia dan Beban Generasi Penerus

Selasa, 16 Maret 2021 | 09:39:11 WIB


Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE, MM, Dosen STIE Jambi

Berbagai kalangan memprediksi Indonesia akan mengalami krisis utang akibat pandemi. Tren penerimaan pajak turun serta beban anggaran yang terus bertambah menjadi pemicu krisis utang. Pemerintah sendiri melalui Menteri keuangan Sri Mulyani mengakui krisis utang menjadi tantangan ekonomi Indonesia ke depan.

 

Seperti diketahui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan Covid 19 berdampak pada perekonomian. Kebijakan global yang melarang untuk berkerumun dan jaga jarak juga berdampak pada ekonomi negara.

 

Untuk menyelematkan ekonomi, banyak negara memilih untuk menambah utang. Pinjaman ini dibutuhkan untuk dana penanganan Covid-19, di samping pendapatan negara yang anjlok.

 

Risiko tersebut sebagai konsekuensi dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19. Di mana pada masa sulit ini terjadi fenomena penambahan utang di hampir semua negara.

 

Bahkan presiden Bank Dunia David Malpass sedari awal telah mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 akan memicu krisis utang di beberapa negara. Para investor dunia diminta untuk bersiap memberikan beberapa bentuk keringanan, termasuk pembatalan atau penghapusan utang.

 

Tentu Indonesia juga tak luput dari penumpukan utang akibat pandemi. Bahkan, pertama dalam sejarah penarikan utang dilakukan secara besar-besaran akibat pandemi.

 

Utang pemerintah sendiri terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru atau per akhir Januari 2021, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.233,14 triliun.

 

Jumlah utang pemerintah tersebut naik signifikan dibandingkan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2020 yang sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun.

 

Posisi utang pemerintah per akhir Januari 2021 ini memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,28 persen. Rasio terhadap PDB ini juga meningkat dibandingkan sebulan sebelumnya yang berada di angka 38,68 persen.

 

Berbicara utang Indonesia ada beberapa kategori, yaitu utang pemerintah, utang bank sentral (BI), serta utang swasta yang terdiri dari bank dan nonbank/perusahaan bukan lembaga keuangan.

Artinya utang Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah, utang BI, dan utang swasta/publik.

 

Maka dari itu, dampaknya pun juga berbeda antara utang yang dilakukan pemerintah dengan utang yang ditarik oleh swasta. Bila utang pemerintah, akan memengaruhi kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sedangkan utang swasta, pengaruhnya lebih pada cadangan devisa (cadev) di Bank Indonesia (BI).

 

Jika utang pemerintah meningkat, maka beban APBN bisa semakin berat, bila ternyata penerimaan yang diperoleh negara tak sebanding. Apabila utang swasta terus naik, maka bisa memicu krisis keuangan di sektor swasta atau perusahaan. Dan keduanya, baik utang pemerintah maupun swasta sama-sama bisa menimbulkan krisis perekonomian di dalam negeri.

 

Utang pemerintah menjadi buruk karena akan menjadi beban bagi generasi selanjutnya. Ada beberapa karakteristik mengapa utang menjadi sesuatu yang tidak baik bagi suatu negara, seperti :

 

Jangka waktu utang yang terlalu lama

 

Jangka waktu surat utang pemerintah Indonesia sepuluh kali lipat lebih lama jika dibandingkan dengan surat utang pemerintah Australia yang juga baru diterbitkan, yang memiliki jangka waktu lima tahun saja.

 

Konsekuensi dari utang jangka panjang adalah surat utang ini memiliki risiko dari tingkat sedang ke tinggi dan akan mudah terpengaruh oleh perubahan nilai tukar mata uang.

 

Harga dari surat utang tersebut akan juga terpengaruh oleh suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral Amerika Serikat karena surat utang ini berdenominasi mata uang asing yaitu dolar AS.

 

Pada saat resesi seperti saat ini, Bank Sentral AS akan menetapkan suku bunga rendah yang membuat investasi di surat utang menjadi lebih menarik karena bunganya akan lebih tinggi dari deposito bank. Namun, sebaliknya dalam kondisi ekonomi normal Bank Sentral AS akan menaikkan suku bunga.

 

Maka utang dengan jangka waktu 50 tahun akan menimbulkan ketidakpastian pada masa depan karena harganya akan terpengaruh dari suku bunga Bank Sentral AS tadi.

 

Berdenominasi dolar AS

 

Surat utang pemerintah Indonesia memakai dolar AS. Mengingat Rupiah lemah terhadap dolar AS maka berpotensi untuk risiko yang relatif tinggi terkait dengan nilai tukar. Fluktuasi Rupiah akan mempengaruhi nilai dari utang yang pemerintah harus bayar pada masa depan.

 

Mayoritas pembeli surat utang pemerintah Indonesia adalah para investor global, khususnya dari Eropa dan Singapura.

 

Membayar bunga dan mencicil utang kepada investor global akan lebih sulit ketimbang dengan investor lokal, jika pemerintah tidak mampu membayar utang karena risiko nilai tukar dan lemahnya rupiah terhadap dolar AS.

 

Angka-angka yang mengaburkan

Kementerian Keuangan menetapkan surat utang jangka panjang ini karena menganggap Indonesia memiliki rasio utang ke produk domestik bruto yang masih rendah yaitu di angka 30,2%.

 

Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Malaysia yang mencapai 52,5%) atau Inggris (80%).

 

Rasio ini adalah persentase total utang pemerintah terhadap produk domestik bruto menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ketika utang pemerintah secara relatif lebih tinggi dibandingkan produk domestik brutonya, maka ini indikasi bahwa negara itu akan melunasi utangnya dengan menerbitkan surat utang yang lain.

 

Menambah surat utang hanya akan menambah defisit pemerintah dari 3% ke 5% produk domestik bruto Indonesia. Walau dalam persentase terlihat kecil, tapi jumlahnya sangat besar karena bisa mencapai AS$61,5 miliar atau setara dengan Rp1 kuadriliun pada tahun ini. Angka ini juga merupakan peningkatan sebesar 286% dibandingkan target sebelumnya sebesar Rp351,9 miliar.

 

Angka ini akan menjadi beban bagi generasi Indonesia 50 tahun dari sekarang. Karena pada hakekatnya masyarakat lah yang harus membayar utang tersebut, termasuk anak anda dan cucu kita semua. Semoga ini menjadi renungan bagi pemerintah dan kita semua, salam !



Advertisement

Komentar Facebook