HOT TOPICS:
#Nasional





Uji Kedalaman Air Wacana Presiden Tiga Periode

Kamis, 18 Maret 2021 | 09:49:05 WIB


Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE, MM

Direktur LKPR Riset and Consulting

 

Strategi Cek ombak (testing the water) untuk melihat reaksi masyarakat akan wacana jabatan presiden tiga periode sudah dimulai. Persepsi publik dinilai pada takaran level pro dan kontra masyarakat terhadap wacana tersebut.

 

Seperti biasa, cek ombak untuk menguji persepsi ini diawali dengan lemparan ide yang terus di gelinding sedemikian rupa oleh pendukung, media dan buzzer. Untuk kemudian ide tersebut di bantah dan " digoreng " seolah ini aspirasi masyarakat. Sampai tahap wacana itu akan berproses.

 

Faktanya hari ini pola penguasaan terhadap media massa dan media sosial serta pembentukan wacana publik dan pengiringan opini publik terus dilakukan sedemikian kuat dan kentara.

 

Kalkulasi pihak yang mendukung sangat yakin ini terjadi. Mengingat kekuatan politik penguasa di parlemen sangat kuat, apapun bisa terjadi dengan mudah.

 

Seperti instrumen kekuasaan semua sudah dikuasai, parlemen sudah amat mayoritas, oposisi antara ada dan tiada, wacana sudah dipersiapkan untuk menggiring opini publik dengan penguasaan media. Maka jika berkeinginan, Presiden 3 periode, MPR tinggal ketok palu.

 

Kesimpulannya wacana presiden tiga periode bukan tidak mungkin dapat terwujud. Ini terbaca dari beberapa langkah politik pemerintah yang mengarah pada akumulasi kekuatan politik yang absolut dengan menggalang dan membangun koalisi gemuk dan mematikan oposisi.

 

Namun persoalannya memang bukan pada kuat atau tidak koalisi penguasa untuk mewujudkannya, tapi jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan.

 

Dalam dalam dunia demokrasi modern telah disepakati jika penguasa eksekutif hanya boleh dipilih maksimal dua kali saja. Pembatasan ini mengacu pada moral dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh berada di satu tangan, tetapi harus menyebar seluas mungkin.

 

Pembatasan ini dalam rangka mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang ditabukan dalam demokrasi dan disepakati dalam demokrasi modern.

 

Dalam hal ini ada dua jenis pembatasan kekuasaan, yakni pembatasan legal dan pembatasan etik. Pembatasan legal dilakukan dengan aturan resmi seperti regulasi dan konstitusi yakni dengan pemilihan kepala negara dan kepala daerah maksimal dua kali. Sementara itu, pembatasan etik merupakan bentuk pembatasan yang tidak tertulis dalam hukum.

 

Kendati demikian, pembatasan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh, penguasa aktif diharapkan tidak mendorong kelompoknya untuk meneruskan melanggengkan kekuasaannya. Meski hal itu tidak dilarang atau dibatasi secara hukum, tapi ada batasan secara etika politik.

 

Secara pribadi kita harus menaruh hormat dengan sikap konsisten Jokowi menolak wacana presiden tiga periode. Kendati begitu, Presiden Jokowi bisa saja berubah sikap, meski sebelumnya sudah secara tegas menolak soal wacana penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

 

Apalagi jika merujuk pada semua langkah yang telah dilakukan pemerintah tersebut maka amandemen UUD 1945 sebagai syarat mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan.

 

Namun perlu juga menjadi bahan diskusi, bahwa masa jabatan persiden tiga periode akan menimbulkan persoalan baru. Ada risiko besar yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia.

 

Karena semakin lama suatu kekuasaan maka kemampuan untuk mengumpulkan sumber daya menjadi lebih kuat. Dengan begitu, menjadikan kekuasan menjadi lebih absolut. Penguasa mampu mengumpulkan sumberdaya di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial.

 

Kondisi ini menjadi pantangan yang dihindari. Mencegah adanya orang atau kekuatan politik yang di tangannya dengan sumber daya yang berlebihan, cenderung akan melahirkan pemimpin absolut dengan kekuasaan yang berpotensi melakukan korupsi. Itu terbukti di negara yang kekuasaanya terlalu lama.

 

Selain melanggar pembatasan kekuasaan, masa jabatan presiden tiga periode akan menciptakan kompetisi yang tidak adil. Pasalnya, terdapat satu kekuatan yang terlalu kuat.

 

Sementara ini, sikap presiden Jokowi yang sejauh ini konsisten menolak wacana presiden tiga periode bukan lagi menjadi variabel utama dan penting.

 

Karena jika konstitusi sudah diubah, maka semua bisa berubah, tinggal menghias dinding-dinding media dengan narasi " atas kehendak rakyat dan keinginan Rakyat. 

 

Berdasarkan konstitusi sebenarnya saat ini tidak mungkin jabatan presiden 3 periode. Sebab, dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode, kecuali mengubah pasal 7 UUD 1945. Dan ini tentu saja sangat memungkinkan.

 

Kilas balik kebelakang semangat perubahan untuk membatasi kekuasaan yang dulunya presiden bisa dipilih berkali-kali sudah dibatasi oleh pasal 7 yang baru. Sebelumnya, dalam UUD lama disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih.

 

Hal itu dapat dimaknai jika telah terpilih bisa dipilih kembali hingga berkali-kali karena tidak adanya pembatasan berapa kali periode diperbolehkan menjabat.

Namun, setelah melalui amandemen Pasal 7 tahun 1999 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan.

 

Tentu saja diskursus ini akan terus bergulir, tergantung pada mereka yang kini berkuasa. Namun seperti pesan Presiden Jokowi sendiri di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru dan bersama-sama seluruh elemen bangsa untuk bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru. Salam.!



Advertisement

Komentar Facebook