HOT TOPICS:
#Nasional





Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Antara Negara Indonesia-Singapura Dalam Strategi Peraturan

Jumat, 19 Maret 2021 | 23:00:18 WIB


Ditulis oleh: Muhamad Gempa Awaljon Putra

Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Jambi

 

Seiring dengan pesatnya pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah ternyata berbanding lurus pula dengan maraknya praktik korupsi yang menggerogoti upaya-upaya pembangunan yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengucurkan anggaran untuk pembangunan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, karena ia bukan hanya merampas hak-hak ekonomi rakyat, tapi juga telah merampas hak-hak sosial. 

 

Tindak pidana korupsi sejak lama telah berevolusi menjadi extra-ordinary crime yang terus berkembang subur seiring semakin lunturnya nilai dan moralitas pihak dan penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang berdimensi white collar crime, yang pelakunya terdiri dari kelompok manusia yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, disamping memiliki kedudukan, jabatan dan kewenangan sehingga menanganinya bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Adanya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali nantinya akan membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap perekonomian negara tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi ternyata juga telah semakin meluas dan menggurita penyebarannya, tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan tetapi sudah meluas ke daerah-daerah secara massif. Setelah bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, korupsi justru semakin meningkat dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi dilingkungan instansi pemerintah daerah. Lebih ironis, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, korupsi pun terdesentralisasi dengan aman, subur oleh pejabat daerah. Otonomi pun diplesetkan menjadi “bagi-bagi korupsi”.

 

Berkembangnya korupsi menjadi extra-ordinary crime kemudian menjadikan dunia internasional semakin serius dalam memandang persoalan terhadap efek dan potensi negatif dari praktek korupsi yang melahirkan United Nations Convention Againts Corruptions (UNCAC). Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi United Nations Convention Againts Corruptions (UNCAC) didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Dalam UNCAC tersebut tersirat bahwa pemberantasan korupsi haruslah bersifat integral, menyeluruh dan melalui berbagai pendekatan yaitu bersifat prevventif, represif dan pendekatan restoratif.

 

Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi yakni mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi: Strategi Pencegahan, Strategi Penegakan Hukum, Strategi Peraturan Perundang-Undangan, Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi, Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, DNA Strategi Mekanisme Pelaporan.

 

Berbagai Intruksi Presiden tersebut diatas tidak cukup signifikan untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi. Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia Tahun 2020. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 pada skala 0-100. Skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Dengan skor 37 ini menempatkan Indonesia di rangking 102 dari 180 negara. Tahun 2019 Indonesia mendapatkan skor 40 dan menempati rangking 85. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima dibawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51) dan Timor Leste (40).

Melihat IPK Singapura yang pada Tahun 2020 mendapat skor 85 sehingga menempati rangking 5 dari 180 negara, kiranya Negara Indonesia perlu mencontoh bagaimana strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara tersebut. Pada kesempatan ini penulis akan membahas melalui pendekatan strategi peraturan perundang-undangan. Negara Singapura memiliki Undang-Undang anti korupsi utama yang dikenal sebagai The Prevention of Corruption Act (PCA), hingga saat ini telah dilakukan amandemen sebanyak 6 (enam) kali yaitu Tahun 1963, Tahun 1966, Tahun 1972, Tahun 1981, Tahun 1989 dan Tahun 1991. Undang-undang tersebut memuat hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Adapun rumusan delik umumnya diambil dari KUHP-nya tanpa diubah sanksinya menjadi lebih berat seperti halnya Indonesia

PCA ini menjadi dasar bagi keberadaan lembaga anti korupsi di sana yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Menariknya, kehadiran CPIB jauh lebih awal jika dibandingkan dengan peraturannya, PCA. Kala itu, CPIB pertama kali dirikan pada tahun 1952 oleh pemerintahan kolonial Inggris. Sementara itu, PCA baru diundangkan pada tanggal 17 Juni 1960 oleh Menteri Dalam Negeri, Ong Pang Boon. Adapun alasan di balik didirikannya CPIB maupun diundangkannya PCA, dipicu oleh maraknya penyelundupan di kalangan bea cukai sejak tahun 1950. Namun tak hanya PCA, Singapura juga memiliki The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, Cap 65A (CDSA). CDSA diundangkan pada tahun 1999. CDSA sendiri merupakan pelengkap bagi PCA untuk mengatur mengenai hukuman pencucian uang dan sogokan. Tidak hanya itu, CDSA juga mengatur penyitaan aset dari para koruptor.

Dalam mengkaji peraturan perundang-undangan ini maka kita dapat melihat beberapa kelebihan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dengan Negara Singapuran yang meliputi :

Penangkapan dan Penahanan;

Salah satu kewenangan CPIB adalah menangkap dan menahan seseorang yang diduga melakukan tindakan korupsi, tanpa perlu adanya surat perintah penangkapan. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 15 Prevention of Corruption Act (PCA). Sementara di Indonesia, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tak pernah secara spesifik mengatur hal itu. Penyidik harus membuat surat perintah penangkapan dana tau penahanan ketika hendak menangkap atau menahan seseorang. Itu dilakukan dengan merujuk pada Pasal 21 Ayat (2) KUHAP. 

Penyelidikan dan Penyidikan;

Tidak seperti lembaga antikorupsi pada umumnya, CPIB memiliki wewenang lebih untuk mengurus segala kasus hukum, bahkan di luar kasus korupsi. Misal dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Wewenang ini diatur secara gamblang pada pasal 19 PCA, disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat memerintahkan Direktur atau penyidik khusus CPIB untuk melaksanakan kewenangan penyelidikan kepolisian, sesuai KUHAP yang berlaku di sana. Sementara di Indonesia, KPK hanya menjadi lembaga yang mengurus masalah korupsi pada lingkup penyelenggara negara.

Membuka Data Nasabah;

Sebagai sebuah lembaga antikorupsi, CPIB memiliki wewenang yang besar untuk membuka data mengenai rekening nasabah di bank manapun secara langsung. Sederhananya, segala transaksi keuangan yang ada pada bank, berapapun nominalnya, dapat dijadikan referensi bagi CPIB untuk mengusut kasus korupsi. Pada pasal 21 (f) PCA, disebutkan bahwa manajer suatu bank dapat dimintai salinan rekening tersangka, pasangan, atau bahkan anaknya yang ada di bank. Sementara di Indonesia, penyidik tak bisa membuka data secara langsung namun harus berkoordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu untuk melakukannya. 

Korupsi Sektor Swasta;

Di Singapura, CPIB diberi kewenangan untuk mengatasi kasus korupsi, termasuk gratifikasi di sektor swasta. Singapura menyebut korupsi adalah tindakan menerima, meminta untuk atau memberi gratifikasi apapun sebagai bujukan atau hadiah bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan maksud korupsi. Ada banyak bentuk gratifikasi atau suap di Singapura, mulai dari uang, tindakan seks, properti, janji, dan layanan. Sementara, imbalan yang termasuk bagian dari suap atau gratifikasi itu tak sekadar proyek atau keuntungan, namun bisa juga informasi rahasia atau hak istimewa lainnya.

Ada sejumlah kasus sepele yang kalau di Indonesia dianggap biasa, namun di sana masuk kategori suap atau korupsi dan bisa dihukum. Kasus-kasus itu juga tak melibatkan unsur pejabat negara atau penegak hukum. Salah satu contoh yang bisa dilihat dalam A Practical Anti-Corruption Guide for Business in Singapore (PACT) yang diunggah di situs CPIB adalah kasus 

Penjual ikan dan tukang masak. Si penjual ikan, bernama Tau Ee Tiong selaku pemilik Wealthy Seafood Product and Enterprise secara pribadi mendekati setiap koki kepala dan berjanji kepada mereka komisi sebagai imbalan karena bantuan untuk Wealthy Seafood. Banyak dari koki ini berasal dari restoran dan hotel China terkenal di Singapura. Koki-koki ini terkenal dan mapan, dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang pilihan pemasok untuk restoran masing-masing.

Dalam investigasi CPIB mulai Februari 2006 dan Agustus 2009, Tay disebut telah memberikan suap kepada 19 koki mulai dari SGD 200 dan SGD 24.000. Tay akan mendekati para koki ini dan menjanjikan komisi kepada mereka berdasarkan persentase dari total nilai produk makanan laut yang dibeli. Para koki akan menerima uang tunai dari Tay setiap dua hingga tiga bulan. Sebagai imbalannya, mereka akan terus menempatkan pesanan makanan laut mereka dari perusahaan Tay. Akhirnya, Tay Ee Tiong didakwa dengan 223 tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 18 bulan pada September 2011 karena memberikan suap hampir SGD 1 juta. Koki yang terlibat juga dihukum karena menerima suap secara korup dari Tay dan menerima hukuman masing-masing. Contoh lainnya terjadi pada Sheith Yusof bin Sheith Ibrahim yang merupakan pelatih Absolute Kinetics Consultancy Pte Ltd yang melatih peserta kursus pengelasan. Dia juga disebut membantu penguji pengelasan eksternal selama tes pengelasan. Setiap peserta pelatihan yang lulus akan menerima semacam izin dari Ministry of Manpower-nya Singapura. Pada 2012-2013, CPIB melakukan investigasi. Hasilnya, Yusof diduga memanfaatkan posisinya sebagai pelatih untuk mendapat suap. Nilai suapnya bisa dibilang kecil yakni SGD 5 hingga SGD 50 atau setara sekitar Rp 54 ribu hingga Rp 541 ribu. CPIB dalam PACT menyebut suap itu diterima Yusof sebagai "uang kopi" agar peserta kursusnya bisa lebih santai. Akhirnya, Yusof mengakui perbuatannya dan pada 2014 dia didenda senilai SGD 8 ribu dan SGD 199 atau sekitar Rp 88 juta akibat perbuatannya. Para pemberi suap juga diberi hukuman. Data yang dirilis di laman CPIB, menunjukkan, dari tahun ke tahun, korupsi di Singapura didominasi oleh sektor swasta. Pada tahun 2014, ada 148 pekerja swasta (88%) yang diadili karena melakukan tindak korupsi. Sementara di sektor publik, terdapat 20 PNS (12%) yang diadili. Angka ini terus turun ke tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2015, ada 109 pekerja swasta (91%) dan 11 PNS (9%) yang terlibat korupsi. Sementara di tahun 2016, angka itu turun menjadi 96 pekerja swasta (96%) dan 4 PNS (4%) yang diadili.

Indonesia harus berani memperkuat aturan untuk memberantas korupsi. Penguatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memasukkan pemberantasan korupsi di sektor swasta dalam aturan sebagai konsekuensi diratifikasinya UNCAC adalah suatu kewajiban.



Advertisement

Komentar Facebook