HOT TOPICS:
#Nasional





Tak Ingin Petani Susah, SAH Dukung Sikap HKTI untuk Cabut Larangan Ekspor CPO

Kamis, 19 Mei 2022 | 07:58:35 WIB


SAHTOP - Tegas dan berpihak pada petani secara terukur diperlihatkan Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM yang meminta pemerintah menghentikan larangan ekspor Cruid Palm Oil (CPO) ke luar negeri.

 

Keputusan ini menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR itu diambil HKTI karena membuat petani Tandan Buah Segar (TBS) sawit menjerit. Bahkan sebelumnya, dua gubernur yang ada di Pulau Sumatera yakni Gubernur Riau dan Bengkulu mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut larangan itu.

 

"Kita di HKTI memahami kesusahan rakyat, kesengsaraan petani sawit, pabrik tak mau membeli hasil panen mereka, jadi bukan lagi harga sawit yang terus jatuh, tapi pabrik yang tak mau membeli sawit, karena kelebihan stok, " ungkap pejuang aspirasi Bapak Beasiswa Jambi saat menghadiri acara sosialisasi BPOM di Grand Hotel (18/5/22) kemarin.

 

Dalam pandangannya, Legislator yang bergelar Doktor Ekonomi ini menilai kebijakan larangan ekspor CPO berangkat dari diagnosa persoalan yang tak akurat. Sebagai gambaran, produksi CPO kita pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta ton, sementara konsumsi dalam negeri kita hanya 18,42 juta ton (39,29 persen).

 

Di sisi lain, produksi Minyak Goreng Sawit (MGS) pada tahun 2021 sebesar 20,22 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri kita hanya 5,07 juta ton (25,07 persen). Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yang ada selama ini memang diserap oleh pasar ekspor, tidak mungkin diserap semua pasar domestik.

 

Kalau pemerintah melarang semua ekspor CPO dan minyak goreng, lalu kelebihan produksi sawit mau dikemanakan ? Tanya SAH lirih.

 

Apalagi menurut SAH, kebijakan tersebut telah merugikan tiga juta petani sawit di Indonesia, sejak kebijakan diberlakukan pada 28 April 2022 lalu, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya. Penurunan harga TBS kelapa sawit ini, menurut catatan HKTI, terjadi di hampir seluruh wilayah. Di Sumatera Selatan dan Jambi, misalnya, harga TBS petani turun sekitar Rp500 per kilogram. Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp1.000 per kilogram.  Secara umum, penurunan harga TBS ini terjadi bervariasi antara Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram.

 

Selain harganya terus turun, para petani sawit juga kini terancam tak bisa menjual hasil panennya, karena sejumlah pabrik kelapa sawit mulai menolak membeli TBS dari petani dan lebih menggunakan hasil kebun sendiri. Pabrikan memang mau tak mau harus mengurangi kapasitas produksi akibat larangan ekspor ini.

 

Dalam hal ini, SAH yang Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi ini menyarankan petani dan asosiasi pengusaha kelapa sawit bisa duduk dengan pemerintah daerah agar permintaan penghentian ekspor mendapatkan dukungan kepala daerah yang ada di wilayah penghasil sawit.

 

Pengiriman surat itu bukan tanpa alasan. Sejumlah petani yang ada di Jambi menjerit karena harga TBS murah usai adanya larangan ekspor tersebut.

 

Akibat anjloknya harga TBS sawit, SAH mengatakan petani mulai merana. Sebab harga sawit anjlok, tapi harga pupuk kimia masih bertahan di harga tertinggi yakni Rp 600-800 ribu/karung 50 Kg.

 

"Miris saat harga sawit turun. Tetapi lihat harga pupuk masih tinggi, mana bisa petani memupuk lagi. Harga sawit tingkat petani sudah tidak imbang untuk membeli pupuk, jadi mau hidup dari apa petani kita, " pungkas SAH. (*)



Advertisement

Komentar Facebook