HOT TOPICS:
#Nasional





LSM RPI Heran Pembelian ATK DPUPR Sarolangun Capai Belasan Juta Rupiah

Sabtu, 15 Oktober 2022 | 13:43:18 WIB


Beritajambi,co.SAROLANGUN- Dengan adanya pemberitaan sebelumnya, dimana anggaran belanja ATK di dinas PUPR kabupaten sarolangun yang mencapai puluhan juta rupiah menjadi sorotan dari berbagai kalangan, 

 

Tercatat DPUPR mendapat pagu anggaran APBD Sarolangun 2022 untuk pengadaan barang dan jasa Rp. 121,898 miliar.

Salah satunya dipergunakan untuk pembelian 24 paket pengadaan pena sebesar Rp. 15.038.083. Dengan rincian 88 Buah pena seharga Rp. 1.879.396 dan 79 kotak seharga Rp.13.158.667.

 

Dengan adanya pemberitaan itu Ketua Lembaga swadaya masyarakat Rakyat Perduli Indonesia (LSM RPI) Harkis  mengaku kepada media Kamis kemarin (13/10/2022), merasa heran jika anggaran belanja ATK untuk pembelian pena di dinas PUPR sarolangun mencapai Rp 15.038.083

 

“Jika belanja pena saja mencapai Rp 15 Juta, Seberapa besar pula belanja ATK yang lainnya, seperti, belanja kertas, map dan ATK lainnya, tentu nilainya lebih fantastis lagi,”Sebutnya

 

Ketua LSM Rakyat perduli Indonesia (RPI) itu juga menilai sangat penting belanja ATK dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran Administrasi keuangan dinas, Asalkan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terkesan menghambur - hamburkan anggaran.

 

“Belanja ATK dan alat kantor itu memang wajib, tapi harga dengan barang yang didapat janganlah kelewat jauh dari harga di pasaran,” katanya.

 

“Jika harga sebuah pena saja sudah terindikasi Mark up, bagaima mana dengan anggaran pengadaan yang lebih besar? terutama pekerjaan konstruksi dan lainnya,” sambungnya.

 

Dengan terkuaknya besaran belanja pena di Dinas PUPR tersebut, LSM RPI meminta penegak hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi lebih meningkatkan pengawasan penganggaran di setiap instansi.

 

Selain itu, LSM RPI menekan agar inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selaku auditor keuangan tidak hanya memeriksa berdasarkan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) saja, tetapi melihat juga kesesuaian harga dengan fisik yang didapat.

 

“Semoga BPK RI, kedepan saat pemeriksaan tidak hanya memeriksa administrasi saja, tapi melihat juga barang yang dibeli atau turun kelapangan langsung,”Harapnya

(Dh)


Advertisement

Komentar Facebook