HOT TOPICS:
#Nasional





Kasus Gagal Ginjal Anak, SAH Tegas Minta BPOM Tingkatkan Sistem Jaminan Keamanan Obat

Kamis, 03 November 2022 | 07:25:28 WIB


SAHTOP -  Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM memiliki pandangan tegas terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, BPOM memiliki kelemahan dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. 

 

Menurutnya kelemahan yang paling mencolok adalah tentang pengujian obat yang tidak dilakukan secara berkala oleh BPOM, semestinya BPOM mampu menguji setiap produksi obat di pabrik dengan sistem sampling yang ketat.

 

"Kita melihat BPOM tidak memiliki SOP pengujian obat secara berkala, akibatnya kita tak bisa mengevaluasi secara berkala kualitas dan kandungan obat yang beredar," ungkap Bapak Beasiwa Jambi (2/10) tersebut.

 

Sehingga menurutnya wajar publik menilai kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat-obatan.

 

Selanjutnya kelemahan yang kedua, BPOM terlihat pasif melakukan penyelidikan terhadap perusahaan farmasi penyedia obat cair yang mengandung senyawa penyebab gagal ginjal akut itu.

 

Selain itu semestinya, jika BPOM melihat adanya pelanggaran hukum, maka sudah semestinya tindakan tegas harus diterapkan.

 

"Pemerintah bisa mengambil tindakan tegas berupa tindakan administratif pencabutan izin sementara atau izin tetap sesuai ketentuan Pasal 188 Ayat 3 Undang-Undang Kesehatan, " jelasnya 

 

Di sisi lain, produsen juga bisa dikenakan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dengan pidana 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

 

Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan melaporkan kasus gangguan ginjal akut misterius (acute kidney injury/AKI) di Indonesia sudah mencapai 245 kasus yang tersebar di 26 Provinsi per 23 Oktober 2022.

 

Sedangkan angka kematian akibat keracunan obat ini mencapai 141 anak dan balita.

 

Penderitanya masih didominasi oleh balita, dengan rincian 25 kasus diderita oleh anak-anak berusia kurang dari 1 tahun, 161 kasus diderita oleh anak usia 1-5 tahun, 35 kasus diderita oleh anak usia 6-10 tahun, dan 24 kasus diderita oleh anak usia 11-18 tahun.

 

Menurut SAH lemahnya kewenangan dan daya rentang kendali BPOM sebenarnya dapat diperkuat dengan segera membuat Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. 

 

"Seharusnya BPOM melakukan jemput bola melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri farmasi. Kalau hanya mengandalkan pengawasan pemerintah kabupaten atau kota, menjadi tidak maksimal," pungkasnya. (*)



Advertisement

Komentar Facebook