Sidang Perdana Gugatan Perdata Digelar, DPD PSI Sungai Penuh Absen Tanpa Keterangan

SUNGAI PENUH – Pengadilan Negeri Sungai Penuh menggelar sidang perdana perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap DPD PSI Kota Sungai Penuh sebagai tergugat dengan KPU Kota Sungai Penuh sebagai turut tergugat, Kamis (6/8/2026).

Sidang perdana tersebut mengagendakan pemeriksaan administrasi serta kelengkapan para pihak yang berperkara. Dalam persidangan, pihak penggugat dan turut tergugat, yakni KPU Kota Sungai Penuh, hadir memenuhi panggilan pengadilan. Sementara itu, DPD PSI Kota Sungai Penuh selaku tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak menyampaikan keterangan mengenai ketidakhadirannya.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Kamis, 13 Agustus 2026.Politik

Menanggapi absennya tergugat, kuasa hukum penggugat, Kurniadi Aris, SH., MH., MM., menilai hal tersebut menunjukkan kurangnya itikad baik dalam mengikuti proses hukum.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan kuasa hukum penggugat dan bukan merupakan penilaian maupun kesimpulan majelis hakim.

Sementara itu, anggota KPU Kota Sungai Penuh, menegaskan kehadiran pihaknya merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Usai persidangan, anggota KPU Kota Sungai Penuh sempat menanyakan kepada awak media apakah perusahaan pers yang melakukan peliputan telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Menanggapi hal tersebut, pihak media berpendapat bahwa pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik harus terverifikasi oleh Dewan Pers. Verifikasi Dewan Pers merupakan program administratif untuk pendataan perusahaan pers, sedangkan status badan hukum perusahaan pers mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.