Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari tujuan yang sulit ditolak: memastikan anak Indonesia memperoleh makanan bergizi. Namun, ketika pelaksanaannya mulai mengambil waktu belajar dan menambah beban kerja guru, kita perlu bertanya: siapa sebenarnya yang membayar harga dari makanan yang disebut “gratis” itu?
Pertanyaan tersebut muncul dalam diskusi The Conversation Corner, Selasa malam (29/9/2026), bertajuk “Ironi di Balik MBG: Siswa Diberi Makan, Guru Menanggung Beban.” Diskusi menghadirkan Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Isnawati Hidayah dari CELIOS, serta Akbar Fauzan, guru SDN 157 Pekanbaru.
Yang menarik bukan hanya materi para pembicara, tetapi suara para peserta yang hadir. Dari ruang Zoom, muncul cerita tentang makanan basi, sayuran yang masih mengandung ulat, buah yang busuk, penyajian yang tidak layak, hingga keluhan bahwa pelaksanaan MBG mengganggu kegiatan belajar-mengajar.
Tetapi ada pula suara yang berbeda. Seorang peserta mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di sekolah anaknya “sejauh ini aman”. Bagi saya, dua suara tersebut sama-sama penting. Sebab, persoalan MBG tidak seharusnya disederhanakan menjadi pertanyaan: setuju atau tidak setuju? Pertanyaan kebijakan publik yang lebih serius adalah: apakah desain dan implementasi MBG telah memenuhi standar keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tanpa mengorbankan tujuan utama pendidikan?
Materi CELIOS yang dibawa dalam diskusi memberikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai konsekuensi MBG terhadap waktu belajar. Dalam skenario yang mereka susun, pelaksanaan MBG dapat mengurangi waktu pembelajaran antara 13 hingga 68 menit per hari. Pada skenario tinggi, kehilangan tersebut dihitung mencapai 249 jam per tahun atau setara sekitar 55 hari sekolah.
Angka ini seharusnya membuat pembuat kebijakan berhenti sejenak. Sebab, waktu belajar bukan sekadar angka dalam kalender akademik. Ia adalah ruang tempat guru mengajar, siswa bertanya, membaca, berdiskusi, berlatih, dan membangun kompetensi.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika guru ikut mengambil bagian dalam pekerjaan operasional MBG: menerima makanan, membagikan ompreng, mengawasi distribusi, mengumpulkan wadah, menangani makanan sisa, dan memastikan kelas kembali kondusif. Materi narasumber secara eksplisit menggambarkan bagaimana sekolah berisiko berubah menjadi perpanjangan tangan operasional program MBG.
Di sinilah kita perlu membedakan partisipasi guru dengan pengalihan fungsi guru. Guru tentu dapat dilibatkan dalam edukasi gizi. Guru dapat mengajarkan perilaku hidup sehat, kebersihan makanan, dan kesadaran nutrisi. Tetapi ketika guru harus menjalankan pekerjaan logistik yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara program, batasnya mulai kabur. Sekolah adalah institusi pendidikan, bukan dapur distribusi.
Kata “gratis” juga perlu dibaca secara lebih kritis. Secara langsung, siswa memang tidak membayar makanan tersebut. Tetapi dalam kebijakan publik, gratis bagi penerima manfaat tidak berarti tanpa biaya bagi negara.
Bahkan lebih jauh, ada hidden cost yang tidak selalu terlihat dalam angka anggaran: waktu guru, waktu belajar siswa, kapasitas manajemen sekolah, potensi makanan terbuang, biaya pengawasan, risiko kesehatan, hingga beban keluarga ketika terjadi masalah.
Materi CELIOS mengenai dugaan keracunan MBG bahkan menghitung potensi kerugian sosial dan beban rumah tangga akibat kasus-kasus tersebut. Dalam skenario mereka, total kerugian sosial diperkirakan berada pada kisaran Rp25–40 miliar, sementara beban langsung rumah tangga diperkirakan sekitar Rp9,7–12 miliar.
Tentu angka-angka tersebut perlu dibaca sebagai estimasi berdasarkan asumsi penelitian, bukan sebagai fakta yang otomatis menggambarkan seluruh penerima MBG.
Namun pesan kebijakannya jelas: setiap kebijakan publik memiliki biaya yang lebih luas daripada angka yang tercantum dalam APBN.
Justru karena kritik terhadap MBG semakin kuat, kita perlu menjaga agar evaluasinya tidak berubah menjadi confirmation bias.
Dalam diskusi tersebut, sebagian besar komentar audiens bernada kritis. Tetapi satu peserta menyampaikan bahwa MBG di sekolah anaknya sejauh ini berjalan aman. Komentar singkat itu tidak membantah kritik yang ada. Namun, ia mengingatkan kita bahwa pengalaman implementasi tidak selalu seragam.
Karena itu, kita membutuhkan evaluasi yang mampu menjawab pertanyaan yang lebih spesifik: sekolah mana yang mengalami masalah? Di mana keterlambatan terjadi? Berapa banyak waktu belajar yang benar-benar hilang? Berapa banyak guru yang harus menangani pekerjaan logistik? Bagaimana kualitas makanan berbeda antardapur SPPG? Berapa banyak makanan yang terbuang? Dan yang paling penting, bagaimana dampak MBG terhadap capaian gizi sekaligus capaian pembelajaran?
Tanpa data seperti itu, kita mudah terjebak dalam dua ekstrem: pemerintah dapat mengklaim program berhasil hanya karena jumlah penerima meningkat, sementara kelompok kritis dapat menyimpulkan kegagalan berdasarkan sejumlah kasus yang paling buruk. Keduanya sama-sama tidak cukup.
Data pemerintah sendiri menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan, sementara perluasan masih terus dilakukan, termasuk ke wilayah 3T. Karena skalanya begitu besar, evaluasi MBG tidak boleh lagi menggunakan logika proyek percontohan. Ia membutuhkan sistem evaluasi kebijakan berskala nasional.
Saya kira ini adalah jebakan terbesar dalam perdebatan MBG. Seolah-olah kita harus memilih antara anak makan atau anak belajar. Padahal, negara tidak perlu memilih keduanya.
Anak membutuhkan gizi yang baik agar dapat belajar dengan baik. Pemerintah sendiri menempatkan penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi peserta didik sebagai tujuan program MBG.
Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh diterjemahkan sebagai penolakan terhadap hak anak memperoleh makanan bergizi.
Sebaliknya, justru karena kita mengakui pentingnya gizi anak, pelaksanaannya harus diperbaiki. Program gizi yang baik seharusnya memperkuat proses pendidikan, bukan mengambil ruangnya. Di sinilah desain kebijakan perlu dibenahi.
Pertama, guru harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai pendidik. Pengelolaan distribusi, pengawasan keamanan makanan, pengumpulan wadah, dan pekerjaan logistik harus memiliki petugas yang jelas dan tidak dibebankan secara informal kepada guru.
Kedua, keamanan pangan harus menjadi syarat mutlak, bukan sekadar indikator administratif. Ketika makanan untuk anak bermasalah, mekanisme penghentian, pelaporan, investigasi, dan pertanggungjawaban harus bekerja cepat dan transparan.
Ketiga, waktu pembelajaran harus menjadi indikator evaluasi MBG. Jangan hanya menghitung berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan. Hitung pula berapa menit pembelajaran yang hilang.
Keempat, evaluasi harus mengukur outcome, bukan hanya output. Banyaknya makanan yang dibagikan adalah output. Perubahan status gizi, kehadiran siswa, konsentrasi belajar, kesehatan, dan capaian pembelajaran adalah outcome.
Kelima, sekolah dan orang tua harus memiliki mekanisme pengaduan yang efektif. Sekolah tidak boleh berada dalam posisi menerima makanan apa pun yang datang karena takut dianggap menolak program pemerintah.
Pada akhirnya, saya tidak melihat persoalan MBG sebagai pertarungan antara pihak yang pro dan kontra. Saya justru melihatnya sebagai ujian terhadap kematangan tata kelola kebijakan publik Indonesia.
Program sebesar MBG membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan desain kelembagaan yang jelas, standar keamanan pangan yang ketat, distribusi tanggung jawab yang adil, pengawasan independen, keterbukaan data, dan evaluasi yang berani mengukur dampak sekaligus biaya kesempatan.
Sebab kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang mampu menjangkau banyak orang. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang manfaatnya lebih besar daripada biaya sosial yang ditimbulkannya.
Dan sekolah tidak boleh menjadi pihak yang diam-diam membayar biaya tersebut. MBG boleh tetap menjadi instrumen pemenuhan gizi anak. Tetapi jika ingin benar-benar menjadi kebijakan pendidikan yang bermakna, satu prinsip harus dijaga: jangan sampai untuk memberi makan anak hari ini, kita mengambil waktu yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan masa depannya.