HOT TOPICS:
#Nasional





Masyarakat Adat Duduki Lahan Petani di Kerinci Hilir, Situasi Mulai Panas

Selasa, 17 Januari 2017 | 11:17:09 WIB


KERINCI- Ketegangan terjadi antara masyarakat adat Depati Muara Langkap dengan petani Kerinci Hilir.

Saling klaim sebagai pemilik lahan menjadi pemicu Ketegangan antar mereka.

Kejadian ini terjadi di Kecamatan Danau Kerinci, Bukit Kerman dan Gunung Raya Kabupaten Kerinci.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, telah terjadi pendudukan dan pengusiran terhadap petani dari lahan yang diklaim sebagai wilayah adat Depati Muara Langkap.

"Beberapa hari yang lalu telah terjadi pendudukan lahan serta pengusiran pada petani, pendudukan lahan sepihak ini dilakukan oleh masyarakat adat Depati Muara Langkap, mereka mengklaim bahwa area pertanian kami adalah kawasan hutan adat mereka ," ujar warga yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa, (17/1/2017)

Petani mengaku bahwa mereka telah turun temurun bertani dilahan.

Atas kejadian pendudukan lahan ini, petani mempertanyakan dasar hukum masyarakat Depati Muara Langkap yang mengklaim bahwa lahan tersebut adalah hutan adat milik mereka. Selain itu, petani juga mendesak Pemerintah Kerinci untuk segera menyelesaikan masalah ini.

" Tidak bisa begitulah, kasian para petani, dasar hukum mereka apa mengklaim bahwa lahan kami adalah hutan adat mereka, kami sudah turun temurun berladang disini, kami minta Pemerintah Kerinci segera menyelesaikan masalah ini, kalau dibiarkan akan terjadi konflik yang berkepanjangan ," ujar sumber

Terpisah, Anggota DPRD Kerinci, Jendril mengatakan bahwa tidak benar terjadi keributan atau pengusiran petani wilayah Kecamatan Bukit Jerman, Danau Kerinci, dan Gunung Raya. Jandril menjelaskan bahwa di dapilnya tersebut sedang dilakukan penertiban petani yang bertani di wilayah adat.

"Tidak benar ada pendudukan lahan atau pengusiran terhadap petani, disini tenang-tenang saja, masyarakat setempat hanya melakukan penertiban terhadap petani yang membuka lahan di kawasan hutan adat," ujar Jendril.

Lebih lanjut lagi, Jendril menjelaskan bahwa penertiban yang dimaksudkan adalah penertiban tanah wilayah adat, bagi petani yang memiliki legalitas secara adat tidak menjadi persolan. Namun, Jendril menjelaskan bahwa, yang ditertibkan adalah petani yang membuka lahan di wilayah adat tanpa memeritahu perangkat adat dan perangkat Desa setempat.

"Setau saya disini ada penertiban tanah wilayah adat, penertiban yang dimaksud adalah bagi masyarakat yang memiliki legalitas secara adat tidak menjadi persoalan, yang menjadi masalah adalah banyaknya masyarakat yang membuka lahan tanpa memberitahu kepada kepala Desa dan perangkat adat, itu yang ditertibkan," ungkap Jendril (fdn)


Advertisement

Komentar Facebook