HOT TOPICS:
#Nasional





Wacana Sistem Lockdown, Ketua PMII Kabupaten Kerinci-Sungai Penuh Angkat Bicara

Selasa, 24 Maret 2020 | 21:42:34 WIB


KERINCI - Upaya mengantisipasi terhadap penyebaran Virus Corona, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh direncanakan akan memberlakukan sistem Lockdown. Menanggapi rencana Tersebut, Ketua Umum PMII Kerinci-Sungai Penuh, Riki Saputra angkat bicara.

 

Riki Saputra menyarankan, agar Pemkab Kerinci dan Kota Sungai Penuh memberlakukan sistem Lockdown tersebut. Alasan Riki ialah karena mengingat perkembangan dan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

 

"Sebaiknya pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan menyeluruh, seperti mempertimbangkan lockdown atau isolasi," beber Riki Saputra.

 

Menurut Riki, langkah tersebut bertujuan untuk mengembalikan lingkungan yang sehat. Selain itu juag diamanahkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.

 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

 

Dalam konteks itu, Pemerintah juga diharapkan lebih transparan mengenai penyebaran virus Corona dan jumlah korban, karena kelihatannya sekarang ini informasi banyak simpang siur, antara pemerintah pusat dengan daerah berbeda informasinya.

 

"Yang pasti adalah faktanya penyebaran Covid-19 sangat cepat dan korban banyak berjatuhan. Maka mau tidak mau pemerintah diharapkan menerapkan lockdown seperti Italia, Denmark, Filipina dan Irlandia," tandas Riki Saputra. 

 

Ditegaskan Riki, Dalam situasi ini urusan kemanusiaan harus lebih diutamakan dalam mempertimbangkan soal perekonomian. (*)


Advertisement

Komentar Facebook