HOT TOPICS:
#Nasional





SAH: Perlu Pemetaan Status Gizi Buruk Balita Tingkat Desa Tekan Angka Stunting

Rabu, 14 April 2021 | 04:15:17 WIB


Perhatian Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) terhadap kondisi kesehatan masyarakat tergolong tinggi.

 

Buktinya tak henti - hentinya Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR itu menyuarakan masalah Stunting di Provinsi Jambi daerah pemilihannya.

 

Menurut Bapak Beasiswa Jambi ini dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah perhatian dan memberikan anggaran untuk mempercepat penurunan angka bayi pendek (stunting) melalui penerbitan peraturan presiden dan menetapkan kabupaten dan kota prioritas penanggulangan stunting.

 

"Secara perhatian sebenarnya pemerintah telah menerbitkan Perpres untuk mempercepat penurunan angka Stunting, bahkan ada beberapa ratus kabupaten yang menjadi prioritas untuk ditangani," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan BKKBN (6/4) secara virtual. 

 

Namun Doktor Ilmu Ekonomi ini mengingatkan bahwa prevalensi bayi stunting di Indonesia masih tinggi 30,8% atau sekitar 1 dari 3 anak balita merupakan bayi stunting, tak ada data prevalensi tingkat kecamatan dan desa yang dapat membantu menentukan area prioritas intervensi.

 

"Stunting di Indonesia masih tinggi, tak kurang 1 dari 3 anak Balita merupakan bayi Stunting, ini tentu menjadi tantangan dalam membangun generasi penerus bangsa," ungkapnya. 

 

Dalam hal ini, SAH mengatakan keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah dalam menentukan sasaran program anti-stunting ke area yang lebih kecil. Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat.

 

Sehingga menurut SAH pemerintah perlu menyusun Peta Status Gizi untuk tiap kabupaten kota di Indonesia berdasarkan data riset pemerintah dan verifikasi di lapangan. Peta ini menyediakan informasi prevalensi status gizi balita hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

 

"Salah satu temuan kami, program intervensi pemerintah seperti perbaikan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak dan program terkait kesehatan lainnya, serta perubahan perilaku masyarakat menyebabkan perbaikan status gizi anak secara umum di berbagai daerah di Indonesia," imbuhnya. 

 

Menurut SAH, peta ini penting sebagai akses untuk pemerintah dalam rangka penetapan daerah-daerah prioritas pengentasan kemiskinan. Peta tersebut juga dapat memberikan gambaran secara geografis mengenai faktor-faktor kemiskinan antar wilayah dan aspek-aspek penghidupan masyarakat secara multi-dimensional, jelasnya.

 

Adapun menurut SAH status gizi yang ditampilkan dalam peta status gizi tersebut meliputi stunting (anak pendek) yang didasarkan pada tinggi badan dan umur, underweight (anak berat kurang) yang didasarkan pada berat badan dan umur, dan wasting (anak kurus) yang didasarkan pada tinggi badan dan berat badan, ini menjadi semacam panduan bagi pemerintah, tandasnya.  (***)



Advertisement

Komentar Facebook