HOT TOPICS:
#Nasional





Pandemi Berlanjut, Kelas Menengah Tanggung Rentan Kembali Miskin

Selasa, 16 Februari 2021 | 19:09:47 WIB


Ditulis Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE. MM (Dosen STIE JAMBI / Direktur LKPR Riset & Consulting)

 

Sejatinya kebijakan jaring pengaman sosial (Social Safety Net) di tanah air dalam penanganan Covid 19 baru fokus pada masyarakat kelompok miskin saja. Padahal, dampak tekanan ekonomi pandemi corona menyasar ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk para kelompok menengah dan kaya.

 

Untuk kelompok kaya, sebenarnya dampak tekanan ekonomi akibat pandemi corona lebih pada usaha mereka. Namun, tetap krusial karena menyangkut ledakan PHK yang menjadi momok menakutkan bagi ekonomi dan sosial.

 

Sementara bagi kelompok menengah menjadi penting karena menopang hampir setengah dari struktur ekonomi nasional. Data Bank Dunia menyatakan ada 115 juta orang Indonesia berada di kelas menengah atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia di kisaran 272 juta.

 

Golongan masyarakat yang secara ekonomi baru naik kelas menjadi kelas menengah, di nilai rentan untuk kembali miskin bila tekanan ekonomi cukup besar. Dalam hal ini, pendapatan mereka  tergerus, sementara pengeluaran mereka cenderung tetap, kelompok inilah yang disebut kelompok menengah tanggung.

 

Definisi kelas menengah di Indonesia merujuk pada indikator yang dikeluarkan oleh Asia Development Bank (ADB), yang mendefinisikan kelas menengah dengan rentang pengeluaran per kapita per hari sebesar USD2 - USD20 atau kurang lebih sebesar 278 ribu perhari atau memiliki kisaran pendapatan 6 s/d 7 juta perbulan. Indikator ini kini dipakai untuk mengukur jumlah kelas menengah di Indonesia.

 

Namun kelas ekonomi menengah tidak melulu ditentukan secara kuantitatif dengan indikator pendapatan dan pengeluaran semata. Berbagai indikator kualitatif lain bisa digunakan seperti tingkat pendidikan, akses pada layanan kesehatan, pekerjaan, bahkan indikator psikografis seperti tingkat melek investasi, wawasan pengetahuan, atau kesadaran partisipasi politik. Kalau ukuran-ukuran itu juga dimasukkan maka sudah pasti kriteria kelas menengah menjadi kian beragam.

 

Sehingga mau tak mau kebijakan bantuan kepada kelas menengah "tanggung" perlu diberikan, karena mereka juga termasuk rentan kembali miskin, selain itu jumlah kelompok ini cukup besar dan berperan sebagai penopang perekonomian. Artinya, bila kalangan ini tidak juga mendapat perhatian, penurunan laju ekonomi Indonesia bisa lebih dalam.

 

Meski tak dipungkiri ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk kelas menengah "tanggung". Misalnya, bebas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja yang kini diperluas dari sektor manufaktur saja ke 18 sektor usaha lain. Begitu pula dengan kebijakan tunda bayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), cicilan kredit kendaraan, hingga kartu kredit.

 

Namun kita sadar kemampuan keuangan negara terbatas, sementara rasa keadilan untuk mereka yang berada dalam jurang kemiskinan perlu juga terpenuhi, namun begitu perhatian kepada kelas menengah "tanggung" penting, karena berdampak jangka panjang ke ekonomi Indonesia ke depan. Bila ekonomi kelompok ini jatuh, nantinya akan butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk pulih. Dan kita tidak ingin itu terjadi.



Advertisement

Komentar Facebook