HOT TOPICS:
#Nasional





Membangun Zona Integritas Dalam Pelayanan Publik Bebas Pungli

Sabtu, 06 Maret 2021 | 09:04:49 WIB


Ditulis oleh: Dr. Noviardi Ferzi, SE,MM

 

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Salah satu upayanya dengan membangun zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan Zona Integritas pada lingkungan pemerintahan, ini merupakan inisiasi positif sebagai komitmen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi. 

Namun pada prakteknya membangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tidak mudah, karena membuat berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan, yang menyangkut enam hal sebagai berikut :

Pertama, mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pimpinan dan pegawai yang memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani.

Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen internal organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi informasi kepada publik.

Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, efektivitas implementasi manajemen SDM, penegakan disiplin, serta profesionalisme SDM.

Keempat, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dan individu pimpinan, juga pegawai. Kelima, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dengan penerapan berbagai sistem dan kebijakan pengawasan yang mampu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara, serta menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang.

Terakhir keenam, meningkat kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau), meningkatkan standardisasi pelayanan menjadi berstandar nasional/internasional, dan membangun survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Selain perbaikan internal di atas, unit kerja pelayanan yang tergolong WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal. Survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan yang menyatakan nilai indeks yang tinggi. 

Di lingkungan Instansi Pemerintah Zona Integritas diwujudkan dalam bentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Dalam pelayanan publik, Pungutan liar (Pungli) dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

Pungutan liar merupakan salah satu bentuk contoh mal administrasi yang cukup sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pungli adalah penyakit yang sudah lama berakar pada sektor layanan publik dan lambat laun menjadi budaya yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara. 

Berbicara mengenai pungli dalam pelayanan publik, idealnya dapat dicegah dengan melakukan pengawasan maksimal dan pemenuhan setiap standar layanan. Namun banyak hal yang menjadikan hal tersebut sulit dilakukan. Mulai dari kurangnya komitmen dari atasan pelaksana pelayanan publik, kurangnya integritas dan profesionalitas pelaksana pelayanan publik bahkan adanya perilaku korup yang dimiliki oleh pelaksana pelayanan publik tersebut.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksana layanan publik melakukan tindakan pungli. Pertama, disebabkan karena ketidakjelasan prosedur layanan. Kedua, adanya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, keterbatasan informasi layanan yang diberikan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna layanan. Keempat, kurangnya integritas pelaksana layanan. Kelima, kurangnya pengawasan dari atasan dan pengawas internal. Dan keenam, adanya kebiasaan dari pelaksana dan pengguna layanan publik.

Dalam usaha mengurangi pungli penerapan Zona Integritas telah menjadi pendorong perkembangan digital platform dalam hal pelayanan publik seperti layanan paspor online, pembayaran pajak seperti PBB online, pengaduan layanan transportasi umum secara online, pembelian tiket online, dan masih banyak fasilitas layanan publik lainnya yang dirasa meningkat kualitas pelayanannya dan berkurang budaya punglinya. 

Akhirnya tentu butuh komitmen dalam melaksanakan Zona Integritas karena didasari dengan perubahan yang ada dalam diri sendiri, walaupun tantangan itu akan selalu ada, setidaknya akan mengamankan pola dan budaya kerja yang jauh dari sikap KKN dengan meningkatkan kualitas kerja terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Semoga. !



Advertisement

Komentar Facebook