HOT TOPICS:
#Nasional





Hilangnya Frasa Agama Dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional

Senin, 08 Maret 2021 | 09:19:39 WIB


HILANGNYA FRASA " AGAMA " DALAM PETA JALAN PENDIDIKAN NASIONAL.

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE, MM (Pemerhati Pendidikan)

 

Sungguh ini bukan cerita agama, apalagi sebuah polarisasi politik berbau sentimen agama. Sama sekali tidak. ! Tulisan ini hanya seorang kegelisahan anak bangsa, tentang sebuah peta jalan pendidikan nasional.

 

Melihat perencanaan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kita perlu terkejut, karena dalam draf terbaru, frasa agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya.

 

Padahal salah satu misi pendidikan nasional menginginkan umat semua agama agar menjadi taat beragama. Ironis memang, mengingat sila pertama dalam Pancasila negara kesatuan republik Indonesia membunyikan ketuhanan yang maha esa. Namun kini Road Map pendidikan Nasional justru menghilangkan Frasa agama. Tentu pertanyaannya, kenapa ?

 

Agama merupakan tiang bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang didasarkan pada agama dan menjalankan syariatnya menurut agama masing-masing. Tanpa adanya agama, bangunan atau pendidikan yang sudah berjalan akan jatuh dan roboh. Jelas ini bukan hipotesis tapi sudah menjadi keniscayaan yang luas terbukti.

 

Justru disinilah letak ambigu nya, ketika Kemendikbud tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang menjadi penting dalam peta jalan pendidikan. Bahkan frasa agama seolah cukup dengan menyebutkan permasalahan yang berkenaan dengan akhlak dan budaya di Indonesia. Aspirasi nya jelas frasa "agama" tidak cukup diwakilkan dengan frasa "akhlak" dan "budaya". 

 

Setiap agama mengajarkan bagaimana seseorang memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia, serta beriman kepada Yang Maha Kuasa. Karena itu, mengatakan, muatan agama tidak hanya berfokus pada akhlak dan budaya, melainkan juga tentang bagaimana umat bisa melaksanakan ajarannya pada segala lini kehidupan sehingga menjadi umat yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kaitannya mengacu pada sesuatu yang disebut Presiden Jokowi tentang Character building. Sesuatu yang berkenaan dengan akhlak, merupakan hal penting, termuat dalam ajaran agama. Mustahil membangun karakter anak didik tanpa mencantumkan nilai agama didalamnya.

 

Pancasila sebagai dasar negara mengamanatkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, agama adalah sesuatu yang penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Dari sini saja sudah jelas unsur agama itu adalah nilai yang sangat penting dan mendasar. Lalu Kenapa ini tidak disebutkan ?

 

Muatan agama sejatinya sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 UUD 1945 merupakan salah satu landasan yang mengatur kegiatan pendidikan di Tanah Air. Pasal tersebut menjelaskan tentang hak tentang pendidikan dasar masyarakat, yang merefleksikan pentingnya pendidikan agama, moral, dan pembentukan karakter dalam suatu peta jalan pendidikan.

 

Peta jalan pendidikan menjadi penting, sebagai upaya menatap hari ini dan masa yang akan datang, dengan tetap berdasarkan dimensi sejarah perjuangan bangsa, cita-cita besar para pendiri bangsa, tetap harus menjadi orientasi kebangsaan dalam mendesain kebijakan pendidikan di masa depan.

 

Selain itu penanaman nilai dan pelaksanaan ajaran agama bagi pemeluknya sangat penting dalam pendidikan.Termasuk penekanan soal menghargai perbedaan agama serta menjalin kerukunan antar umat beragama.

 

Pada aspek lain Peta Jalan Pendidikan Nasional juga tidak sejalan dengan Pasal 31 UUD 1945. Dimana menurut hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya, yakni peraturan pemerintah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UUD 1945, dan Pancasila.

 

Padahal, pedoman wajib di atas Peta Jalan Pendidikan Nasional yaitu ayat 5 Pasal 31 UUD 1945, poin pertama Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas menjelaskan secara eksplisit agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional.

 

Sehingga amat di sayangkan ketika Kemendikbud berani berbeda dari atau menyalahi Pasal 31 UUD 1945. Semestinya pemerintah harus melihat secara konstitusional. Apalagi peta Jalan ini dirumuskan untuk memudahkan proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang semestinya mampu menterjemahkan roh dari pasal 31 tersebut, bukan malah melahirkan sesuatu yang kontradiktif.

 

Ke depan, pemerintah semestinya jangan hanya mempertimbangkan aspek pragmatis terkait pasar dan ekonomi dalam perencanaan pendidikan. Namun, juga memperhatikan dimensi idealis, aspek moral, dan aspek fundamental.

 

Namun perjuangan belum selesai, harus ada konsep-konsep tandingan, harus ada narasi alternatif, ada pikiran tandingan yang lengkap dan konstruktif. Untuk itu kita menantikan kiprah intelektual dari para anak bangsa. Mari kita bangun peta jalan pendidikan yang mengayomi nilai - nilai keagamaan, yang inheren dengan Kebhinekaan. Salam !



Advertisement

Komentar Facebook