HOT TOPICS:
#Nasional





Ini Tanggapan Bupati Atas Pandangan Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Bupati 2020

Rabu, 24 Maret 2021 | 17:06:07 WIB


BERITAJAMBI.CO,TANJABTIM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) gelar Rapat Paripurna masa persidangan ll tahun 2020 - 2021 dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan umum Fraksi - Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2020, rabu (24/3/2021). 

 

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Mahrup  didampingi Wakil Ketua I Saidina Hamzah, SE dan Wakil Ketua II , Gatot Sumarto, SH.

 

Tanggapan Bupati atas pandangan umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2020 disampaikan oleh Sekda Tanjab Timur , Sapril, S.Ip.

 

Sapril. S.Ip  menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran, kritikan, catatan dan  rekomendasi serta persetujuan dari anggota DPRD Tanjab Timur.

 

“Semua saran, kritikan, catatan  dan rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dan rujukan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sapril .

 

Sapril. S.Ip kemudian mengatakan, harapan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dengan target pelayanan dasar infrastruktur yang belum tercapai agar dilanjutkan tahun mendatang, harapan dari Fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI) agar kepala daerah memberikan arahan kepada masyarakat terhadap hasil Pilkada 2020.

 

Terkait tanggapan dan pertanyaan Fraksi Golkar , bahwa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Pemkab Tanjab Timur Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 telah mengeluarkan Peraturan dan surat edaran Bupati pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Tanjab Timur.  

 

Masalah Anggaran Reforcusing digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.39,28 Milyar dan terealisasi sebesar Rp.36,3 Milyar terdiri dari BPBD sebesar Rp.2,95 Milyar, Pol PP/Damkar sebesar Rp. 100 Juta, Dinas Kesehatan Rp. 4,53 Milyar, Dinas Koperasi sebesar Rp. 1 Milyar, RSUD Nurdin Hamzah sebesar Rp. 1.17 Milyar dan Dinas Sosial PPPA sebesar Rp. 26,55 Milyar 

 

Terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILVA) Tahun Anggaran  2020 sebesar Rp.37.747.561.866,44, pertanyaan Fraksi PDI-P dan Fraksi Golkar dapat kami jelaskan yang mana Silva di atas merupakan akumulasi dari belum tercapainya target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp.7.777.526.606,58 dan sisa belanja daerah sebesar Rp. 44.625.088.473,02 dengan rincian sisa anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 17.150.645.263,04 dan sisa belanja langsung sebesar Rp.27.474.443.209,98 dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sebesar Rp. 900.000.000,00 jadi realisasi perangkat daerah secara umum sudah baik.

 

Target yang ditetapkan, pendapatan asli daerah dengan realisasi sebesar Rp.15.859.280.136,99 atau 92,35 persen sedangkan pendapatan restribusi daerah terealisasi Rp.1.752.106.753,00 atau 78,23 persen sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp.6.731.659.232,59 atau 99,08 persen 

 

Menanggapi Fraksi Restorasi Nurani Rakyat terhadap LKPJ Kepala Daerah pada tahun sebelumnya kegiatan yang menggunakan dana CSR ini kami sampaikan laporan realisasi CSR 2020 berdasarkan prinsip transparansi sesuai dengan PP 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008

 

Sapril. S.Ip  juga menyampaikan, terhadap pertanyaan, saran dan harapan fraksi-fraksi DPRD yang bersifat teknis operasional akan disesuaikan dan ditindaklanjuti serta akan disampaikan pada rapat pembahasan sesuai jadwal yang disepakati.

(Har/BJ



Advertisement

Komentar Facebook