HOT TOPICS:
#Nasional





SAH Minta Produksi Vaksin dalam Negeri Dipercepat untuk Antisipasi Kebutuhan Tanah Air

Sabtu, 17 April 2021 | 08:30:37 WIB


Fenomena Kesehatan di Indonesia maupun dunia menjadi perhatian serius Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan. 

 

Berbicara di Jambi, Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan Fenomena Embargo vaksin Covid-19 yang terjadi di Uni Eropa (UE) bisa mengancam ketersediaan vaksin di Indonesia ke depannya. 

 

Mengamati perkembangan itu, Doktor Ilmu Ekonomi ini meminta Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman untuk mempercepat produksi vaksin yang tengah dikembangkan yaitu Vaksin Merah Putih.

 

"Kebutuhan dunia akan vaksin ini makin besar, buktinya Uni Eropa sudah mulai melakukan embargo untuk tidak lagi menjual vaksinnya ke luar Eropa, ini harus kita cermati, salah satu jalannya mempercepat produksi vaksin yang dikembangkan dalam negeri, dalam hal ini Vaksin Merah Putih, dengan tetap memenuhi persyaratan kualitas dan administratif dari BPOM," ungkap Bapak Beasiswa Jambi tersebut. 

 

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, embargo vaksin Covid-19 yang terjadi di Uni Eropa (UE) mengancam ketersediaan vaksin di Indonesia ke depannya. Saat ini, Uni Eropa melarang perusahaan farmasi AstraZeneca untuk mengekspor vaksin Covid-19 ke Inggris dan negara Eropa lainnya.

 

Selanjutnya SAH menambahkan, vaksin Merah Putih kini dalam proses transisi ke industri, dengan biaya dari pemerintah, artinya jika ini bisa diproduksi akan mengurangi ketergantungan Indonesia dari vaksin impor, sehingga perlu dilakukan percepatan produksi.

 

Terkait upaya teknis untuk mempercepat produksi vaksin ini, SAH mengatakan pihaknya di DPR berharap vaksin merah putih bisa memperoleh izin edar darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada pertengahan tahun 2022 mendatang.

 

Dalam hal ini, SAH mengingatkan lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India, telah memicu terjadi embargo vaksin. Sehingga kemungkinan bisa mengganggu kedatangan vaksin atau ketersediaan vaksin beberapa bulan ke depan terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo.

 

Sehingga SAH menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengatur laju penyuntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat guna mengantisipasi kekosongan pasokan vaksin pada waktu mendatang.“Kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksinnya agar tidak ada kekosongan vaksin nantinya," pungkasnya.



Advertisement

Komentar Facebook