HOT TOPICS:
#Nasional





SAH Dukung Sosialisasikan Program Pendataan Keluarga BKKBN 2021

Selasa, 27 April 2021 | 01:21:51 WIB


Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM memberikan dukungan untuk penguatan program Pendataan Keluarga yang secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk sosialisasi yang dilakukan di Provinsi Jambi pada 26 - 27 April 2021 di berbagai lokasi di Kota Jambi. 

 

Seperti Senin (26/4) kemarin SAH yang merupakan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR ini melakukan sosialisasi di Kantor Camat Alam Barajo dengan peserta yang berasal dari kelompok sasaran program Bangga Kencana yang ada di masyarakat serta Kader Pendata Keluarga. Hadir juga pada kesempatan itu Koordinator KBKR BKKBN Provinsi Jambi Hj. Azazi Karim, S.Pd. MM, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi Darmawi SH, dan Camat Alam Barajo Jauharul Ihsan, SH.

 

Menurut SAH yang dikenal sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini, Pendataan Keluarga (PK) ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka untuk penyediaan data keluarga Indonesia secara mikro. Dengan demikian maka ia menghimbau masyarakat di Jambi untuk menyukseskan PK 21 dengan menyambut kader pendata dan memberikan data yang benar, akurat, dan jelas supaya menghasilkan data yang valid by name by address.

 

Sehingga dengan sosialisasi ini, SAH mengharapkan masyarakat dapat menerima para petugas atau pendata, mengingat pendataan ini sangat diperlukan untuk kepentingan bangsa agar tercipta keluarga yang sejahtera ke depannya.

 

“Data penduduk yang akurat, sangat mempengaruhi perencanaan dan pengalokasian anggaran negara yang tepat sasaran dan tepat guna," ujar legislator yang bergelar Doktor tersebut. 

 

Dalam sambutannya SAH mengatakan, PK menjadi sesuatu yang penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Pendataan Keluarga 2021 ini akan dilaksanakan melalui kunjungan rumah ke rumah yang dilaksanakan oleh kader pendata dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

 

Program pendataan keluarga merupakan kegiatan lima tahunan BKKBN untuk mendapatkan data keluarga Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. 

 

Dimana peraturan tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan perkembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

 

“Pendataan keluarga tahun 2021 ini, harus didukung semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah di kabupaten/kota sampai tingkat desa dan kelurahan. Ini merupakan kegiatan strategis program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB (Bangga Kencana) untuk kepentingan perencanaan, evaluasi dan pengukuran kinerja sampai wilayah administrasi terkecil, ” pungkasnya. (*)



Advertisement

Komentar Facebook