HOT TOPICS:
#Nasional





Sidang Isbat 2021 Digelar Nanti Sore, Kenali Sejarahnya di Indonesia

Selasa, 11 Mei 2021 | 08:51:13 WIB


Foto Tangkapan layar video 20detik.com
Foto Tangkapan layar video 20detik.com

Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan sidang isbat penentuan 1 Syawal 1442 H dijadwalkan digelar hari ini, Selasa (11/5/2021) secara daring dan luring. Rangkaian sidang isbat direncanakan dimulai sekitar pukul 16.45 WIB.

Menurut Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Agus Salim, dalam menerapkan metode rukyah, diketahui terdapat 88 titik yang akan dijadikan tempat untuk memantau rukyatul hilal. Di Jakarta, Kemenag memantau hilal di Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta lantai 7, Masjid Al-Musyariin Basmol Jakarta Barat, Pulau Karya Kepulauan Seribu, dan Masjid KH Hasyim Asyari, Jakarta Barat.

 

Sebelum resmi dikeluarkan kapan tepatnya pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 2021, perlu diketahui sejarah sidang isbat dalam penentuan 1 Syawal di Indonesia berikut.

 

Sejarah sidang isbat ditulis oleh Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG) Pelaksana Lanjutan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Tangerang Moh Iqbal Tawakal dalam tulisannya berjudul Kilas Balik Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia.

 

Masa sebelum kemerdekaaan di Indonesia, penetapan awal bulan Qomariah tidak dilakukan melalui musyawarah antar ormas Islam atau yang dikenal dengan sidang isbat. Jadi, saat itu belum dikenal sidang isbat.

 

Jepang, pemerintah yang berkuasa saat itu, pun tidak mengatur hal-ha seperti itu. Sehingga, awal Ramadhan dan Idul Fitri ditentukan oleh masing-masing ketua adat di lingkungan masyarakat setempat.

 

Kelompok masyarakat tersebut adalah Aboge di Purbalingga, Wakal di Maluku, dan Gowa di Sulawesi. Iqbal mengungkapkan setiap ketua memiliki perhitungan masing-masing, sehingga awal Ramadhan dan lebaran kerap kali terdapat perbedaan meski masih dalam wilayah yang sama.

 

Berbeda halnya penentuan awal Ramadhan dan Syawal pada saat Indonesia masih berbentuk kerajaan.

 

"Ketika masa kerjaan-kerajaan Islam masih berdiri di Indonesia, penetapan awal bulan Qamariyah ditentukan oleh keputusan raja. Masyarakat tunduk dan patuh akan keputusan,

sehingga menjadi seragam dan tidak ada perbedaan pemahaman. Hal ini dikarenakan keputusan awal bulan sudah dilegalkan dan disahkan oleh yang berkuasa pada saat itu," tulis Iqbal yang dikutip detikcom, Selasa (11/5/2021).

 

Pada 4 Januari 1946, tepatnya setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menunjuk Kementerian Agama untuk menentukan Idul Fitri dan Idul Adha.

 

Penentuan ini bertujuan untuk menentukan hari libur nasional saat itu. Ketetapan tersebut tidak dapat diikuti seluruh umat Islam saat itu, hingga pemerintah membentuk Badan Hisab Rukyat atau BHR.

 

Dibentuklah BHR pada 16 Agustus 1972. Badan ini difungsikan menyeragamkan pemahaman dan penentuan tanggal 1 pada bulan Hijriyah.

 

Selain itu, tugas BHR lainnya adalah melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan hisab rukyat, serta pelaksanaan ibadah terkait arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, waktu gerhana bulan, dan matahari.

 

Iqbal mengatakan BHR telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan dalam menentukan kriteria awal bulan Qomariyah.

 

Masa-masa awal kemerdekaan, kriteria awal bulan berlandaskan pada pedoman wujudu hilal.

 

Kemudian masa orde baru, penetapan 1 Syawal menggunakan imkanu rukyat yang memiliki 3 kriteria. Kriteria tersebut adalah tinggi hilal diatas 2 derajat, jarak hilal matahari minimal 3 derajat, dan umur bulan sejak ijtimak adalah 8 jam.

 

Kriteria ini mulai dapat diterima di tingkat regional dalam forum Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada tahun 1974.

 

Saat masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, BHR sempat hampir dibubarkan karena dianggap tidak bisa memberikan pengaruh pada penyeragaman awal bulan Qamariyah dan pelaksanaan hari raya.

 

Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014, BHR kembali difungsikan dengan menambah anggota kepakaran dari bidang astronomi.

 

Tujuannya agar hasil dapat diputuskan tidak hanya diterima secara agama tetapi juga dalam ruang lingkup ilmiah.

 

Pada era ini pula, sidang isbat disiarkan langsung melalui televisi sehingga masyarakat dapat mengetahui rangkaian acara penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

 

Pemerintah yang diwakili Kemenag memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan hal tersebut dengan mengadakan sidang isbat tiap tahun. Menurut Iqbal, keputusan yang diambil selalu mengutamakan persatuan.

 

Melalui sejarah sidang isbat ini, kita mengetahui perbedaan waktu penentuan sidang isbat tidak perlu menjadi masalah. Sebab semuanya masih mengacu pada sumber yang sama yaitu, Al-Quran dan hadist. (Sumber Berita: Detik.com)



Advertisement

Komentar Facebook