HOT TOPICS:
#Nasional





SAH Minta RKP Kementerian dan Lembaga Harus Tepat dan Bermanfaat Bagi masyarakat

Selasa, 08 Juni 2021 | 08:11:11 WIB


Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) mengingatkan pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan yang memberikan manfaat nyata untuk masyarakat sehingga perlu melakukan reformasi struktural dan reformasi fiskal agar kebijakannya tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat.

 

Pernyataan ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR tersebut ketika menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kesehatan (3/5) secara virtual di Jambi.

 

"Kehadiran negara di bidang kesehatan perlu ditingkatkan supaya lebih dirasakan masyarakat secara nyata, apalagi pada saat pandemi seperti sekarang," ungkap Bapak Beasiswa Jambi tersebut. 

 

Selanjutnya Doktor Ilmu Ekonomi itu mengemukakan hal itu terkait dengan penurunan dua indikator dalam aspek politik yang diukur dalam Indeks Negara Rentan atau Fragile State Index 2021. Kedua indikator dalam aspek politik yang turun adalah legitimasi negara dan pelayanan publik.

 

Dalam hal ini SAH menilai, temuan itu menunjukkan perlu peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan memperbaiki pelayanan publik guna menguatkan kembali legitimasi negara di mata masyarakat.

 

"Oleh karena itu, perlu reformasi struktural, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta perlu dilakukan reformasi fiskal, seperti peningkatan kualitas belanja yang lebih baik," ujarnya.

 

Perbaikan tata kelola dan layanan publik itu, menurut dia, dapat dimulai dengan menjadikan pembahasan pendahuluan APBN sebagai momentum penegas bahwa pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dalam APBN 2022.

 

Menurut SAH, reformasi fiskal yang ditujukan untuk meningkatkan belanja pemerintah yang berkualitas, ditandai dengan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan lainnya.

 

SAH juga meminta, kebijakan dan program pemerintah dapat mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

"Belanja kementerian/lembaga lebih banyak diarahkan kepada rakyat sebagai penerima manfaat, tingkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan legitimasi negara di mata masyarakat," tandasnya.  (*)



Advertisement

Komentar Facebook