HOT TOPICS:
#Nasional





SAH Minta BP2MI Dapat Menyusun Program Secara Efektif

Rabu, 09 Juni 2021 | 09:20:50 WIB


Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk dapat menyusun program secara efektif dan terukur.

 

Pernyataan kritis ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR itu ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan BP2MI guna membahas RKA K/L 2020 dan dan pagu indikatif RKP K/L tahun 2021 secara virtual di Jambi (7/6) kemarin.

 

Menurut SAH yang dijuluki Bapak Beasiswa Jambi ini, dengan besaran pagu indikatif BP2MI yang hanya sekitar 320 milyar lebih, program yang mesti disusun seharusnya lebih efektif, efisien dan terukur. Karena banyaknya program akan berdampak pada tingkat kedalaman tiap kegiatan dalam menyelesaikan masalah pekerja migran akan semakin dangkal, atau program yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas.

 

"Saya minta BP2MI dapat menyesuaikan program yang disusun dengan kemampuan anggaran, karena banyaknya program otomatis dana akan terbagi konsentrasinya, ini membuat substansi capaian menjadi dangkal, tidak terselesaikan," ungkap Doktor Ekonomi tersebut. 

 

Salah satu indikasi kurang fokusnya RKP BP2MI terlihat dari banyaknya program prioritas yang disusun, padahal seharusnya ada rute yang bisa dilakukan secara bertahap di tiap tahun anggaran untuk melaksanakannya secara fokus dan efisien.

 

Seperti untuk dua tahun ini BP2MI bisa fokus pada program melawan mafia pengiriman pekerja migran secara ilegal. Dengan target tahun pertama ini adalah pembentukan Satuan Tugas, penyusunan strategi dan prosedur operasional, dan pencegahan pemberangkatan ilegal berupa penggerebekan.

 

Seterusnya menurut SAH, BP2MI bisa melakukan penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi guna meningkatkan good governance pelayanan penempatan dan pelindungan PMI. 

 

Terakhir SAH mengingatkan BP2MI untuk terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mengajak berbagai pihak untuk memberikan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi kepada PMI dan keluarganya sejak sebelum, selama, dan setelah bekerja, pungkasnya.



Advertisement

Komentar Facebook