HOT TOPICS:
#Nasional





Tegas, SAH Minta BPOM Beri Perlakuan Adil Terhadap Vaksin Nusantara

Selasa, 31 Agustus 2021 | 07:39:50 WIB


JAMBI - Ketegasan Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM terhadap pentingnya pengembangan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPOM terkait Rencana Kerja Anggaran tahun 2022 (30/8) kemarin.

 

Menurut Anggota Fraski Partai Gerindra DPR RI ini salah satu fungsi strategis BPOM dalam hal penanganan pandemi adalah melakukan pendampingan penelitian-penelitian untuk mendapatkan obat covid-19 atau pun Vaksin.

 

 "Dalam melaksanakan fungsi ini saya memahami sikap kehati-hatian BPOM yang kukuh menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberi rasa aman bagi masyarakat sebagai pengguna. Namun, kita juga berharap hal tersebut tidak mematikan kreativitas anak bangsa yang melakukan upaya untuk mengembangkan vaksin atau obat covid-19 secara berkeadilan dan transparan," ungkap Bapak Beasiswa Jambi tersebut.

 

Selama ini menurut SAH, ada kesan BPOM  menghambat kreativitas masyarakat dan terkesan reaktif terhadap percobaan obat atau vaksin yang dilakukan anak bangsa sendiri.

 

"Sudah sewajarnya kita mempertanyakan posisi BPOM dalam masalah Vaksin Nusantara. Di saat Indonesia sedang berperang melawan COVID-19. Masyarakat butuh alternatif yang mampu menangkal covid-19, " ungkapnya dengan nada tanya.

 

Karena menurut SAH semestinya dalam kondisi hari ini, segala potensi vaksin harus segera diberi dukungan, termasuk Vaksin Nusantara. Hal inilah yang belum dilakukan BPOM, bahkan BPOM cenderung hadir sebagai penghambat kemajuan dalam melawan COVID-19.

 

Padahal sebagai pemegang aturan (regulator) harus melakukan berbagai upaya yang mendukung penanganan hal itu di lapangan, agar regulasi yang ada, lebih memudahkan untuk melakukan inovasi tanpa terkekang aturan yang kaku.

 

Selain itu, SAH juga menyoroti rencana pemerintah yang berancang - ancang untuk melakukan dosis tambahan (Booster) ke tiga vaksin Covid 19 kepada Nakes dan Masyarakat secara berbayar (mandiri).

 

Karena menurutnya keputusan ini akan mempengaruhi anggaran negara untuk membeli tambahan Vaksin. Sementara potensi Vaksin Nusantara cenderung diabaikan bahkan dipersulit. Mohon penjelasan akan sikap BPOM terhadap vaksin nusantara, tandasnya. (*)



Advertisement

Komentar Facebook