HOT TOPICS:
#Nasional





Takut Memberatkan Masyarakat, SAH Minta Penguatan JKN Jangan Jadi Pintu Masuk Kenaikan Iuran

Rabu, 26 Januari 2022 | 06:29:32 WIB


SAHTOP - Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM meminta Pemerintah harus berupaya membangun sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal dan berkesinambungan.

 

Dalam hal ini, Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut mengatakan perlu disiapkan serangkaian kebijakan secara menyeluruh untuk perbaikan ekosistem JKN secara sistemik. Di antaranya, rasionalisasi manfaat program sesuai kebutuhan dasar kesehatan, penerapan satu kelas rawat yang standar, dan penyederhanaan tarif layanan.

 

Dalam hal ini, Bapak Beasiswa Jambi ini mengatakan untuk menjaga keterjangkauan pembayaran iuran oleh peserta mandiri, pemerintah selalu mencari titik keseimbangan dan menalangi kekurangannya sebagai tanggung jawab dalam menjaga kelangsungan JKN.

 

Namun SAH mengingatkan dalam jangka panjang, program JKN harus didasari oleh prinsip gotong royong untuk menjamin kesinambungan. Yang sehat membantu yang sakit, dan yang kaya membantu yang miskin.

 

"Jangan sampai perbaikan ekositem JKN ini hanya menjadi pintu masuk untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan secara berkala, karena ini adalah penghianatan akan tujuan pembangunan kesehatan yang adil dan kesetaraan di Indonesia," ungkapnya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan dan RDP dengan DJSN serta Dirut BPJS Kesehatan  (25/1/22).

 

Sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan penyesuaian besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja atau PBPU dan BP). 

 

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

 

Adapun penyesuaian iuran itu untuk peserta PBPU dan BP mulai 1 Juli 2020, yaitu kelas I menjadi Rp150.000 dari saat ini Rp80.000. Iuran peserta mandiri kelas II menjadi Rp100.000 dari saat ini sebesar Rp51.000, serta kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Khusus peserta PBPU dan BP kelas III, tahun 2020 peserta hanya membayar Rp25.500 sisanya disubsidi pemerintah, dan tahun 2021 peserta hanya membayar Rp35.000, sisanya disubsidi pemerintah dan pemda. (*)



Advertisement

Komentar Facebook