HOT TOPICS:
#Nasional





Noviardi: Terjadi Anomali Kemiskinan ditengah Pesta Batubara Jambi

Selasa, 21 Maret 2023 | 17:46:31 WIB


Jambi -  Persoalan Batubara di Jambi memunculkan anomali kemiskinan. Ketika Batubara yang melahirkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di sejumlah wilayah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

 

Fenomena ini disampaikan pengamat sosial ekonomi Provinsi Jambi Dr. Noviardi Ferzi dalam paparannya tentang anomali ekonomi tambang (20/3) kemarin di Telanaipura. Menurutnya aktivitas tambang Batubara menunjukkan ketimpangan pada wilayah yang tambang batu bara melimpah.

 

 

" Soal batubara ada anomali. Jambi dengan tambang batu bara yang luas ternyata tak menjamin rendahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran warga sekitar, " ungkap pengamat yang dikenal kritis tersebut.

 

 

Dari data BPS Provinsi Jambi, angka penduduk/orang miskin di Jambi per September 2022 sebanyak 283.820  orang. Angka tersebut, naik sebanyak 4.450 orang, terhadap Maret 2022.

 

 

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan dengan produksi batubara di Provinsi Jambi mencapai 17,3 juta ton hingga November 2022, dengan total nilai ekspor tahun 2022 lalu mencapai US$ 312,46 Juta. Angka ini meningkat 13,97 persen dari capaian ekspor di bulan Juli 2021 lalu. 

 

 

Namun sayang, jika dibandingkan pada September 2021, angka orang miskin di Jambi naik 3.960 orang. Angka kemiskinan di Provinsi Jambi naik 0,08 persen poin periode Maret - September 2022.

 

 

" Jika bicara data di Jambi terjadi anomali antara besarnya hasil batubara dengan kemiskinan, malahan kedalaman kemiskinan makin parah dengan hidupnya tambang batubara, soal kemacetan, kesehatan dan kerusakan jalan dan lingkungan, " ungkapnya.

 

 

Selama ini riset Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan 80 persen dari seluruh wilayah tambang di Indonesia berisiko terhadap ketahanan pangan dan berujung pada kemiskinan.

 

Area bekas tambang merusak kondisi lahan, mengontaminasi air, dan kandungan air dalam tanah juga menjadi rusak. Tambang dianggap merusak potensi lahan untuk bercocok tanam. Nelayan dan petani kehilangan produktivitas hingga 50 persen untuk padi dan 80 persen untuk ikan.

 

Akibatnya, bayang-bayang kemiskinan

Tak melulu kabupaten/kota dengan wilayah batu bara yang luas, berarti tingkat kemiskinan juga rendah atau di bawah angka provinsi.

 

“Artinya, masyarakat di wilayah tambang tersebut tidak punya keterampilan untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja pertambangan. Makanya, perusahaan di sana merekrut pekerja dari daerah lain,” jelasnya.

 

Agar masyarakat setempat bisa ikut menikmati hasil pertambangan dan mengurangi kemiskinan, penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi harus dilakukan. Untuk membantu mereka, Noviardi merekomendasikan pemerintah agar melakukan pemetaan keterampilan, baik dari sisi kebutuhan industri maupun ketersediaan pekerja di daerah.

 

“Perlu juga penguatan untuk sekolah vokasi di sektor pertambangan,” imbuhnya.

 

Selain memberdayakan masyarakat, pemerintah dan perusahaan tambang juga harus bertanggung jawab terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar. Mereka harus ikut memperbaiki area tambang yang sudah tereksplorasi sehingga warga tak perlu bergelut dengan polusi. (*)

 



Advertisement

Komentar Facebook