SAHTOP - Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menilai kelemahan penangganan stunting masih berupa rendahnya komitmen pelaksana dan minimnya aksi bersama untuk membangun Strategi Efektif dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
"Meski tahun 2024 sudah dekat, kita masih berkutat masalah komitmen pelaksana dan minimnya aksi bersama untuk membangun strategi yang efektif dalam percepatan penurunan stunting," ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI (11/7) itu di Jakarta saat RDP Komisi IX DPR pejabat Eselon 1 BKKBN kemarin.
Akibat hal ini menurut SAH besaran anggaran penangganan stunting tidak fokus dan terukur. Tidak jelas apa capaian ditiap lembaga dan kementerian.
Kelemahan lain menurut legislator yang dijuluki Bapak Beasiswa Jambi itu sampai saat ini pemerintah belum menemukan strategi bersama dalam bentuk peta jalan (Road Map) antar lembaga dalam menurunkan stunting, semua masih berjalan sendiri - sendiri, baik Kemenkes, BKKBN dan pemerintah daerah.
"Peta jalan bersama soal stunting penting dilakukan, karena satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Masalah stunting ini bukan semata-mata persoalan bangsa di masa sekarang saja, tetapi juga menyangkut masa depan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa," ungkapnya.
Sehingga menurut SAH bagaimana visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya.
Dalam hal itu SAH juga mengatakan Investasi gizi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa.
Sepuluh ribu rupiah yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara.
Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting.
Kolaborasi yang diharapkan adalah aksi bersama Kementerian dan Lembaga dalam memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting. (*)