HOT TOPICS:
#Nasional





Peran Dewan Pengawas dalam Meningkatkan Proporsionalitas, Kredibilitas KPK: Perspektif Politik Hukum

Kamis, 07 Desember 2023 | 12:24:07 WIB


Ditulis oleh: Rizki Firdaus, S.H, Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga independen yang berdiri sejak 2003.Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan lemahnya penegakan terutama masalah korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan untuk mengambil alih tugas wewenang yang ada sebelumnya. Penjelasan Undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan (termasuk penyadapan), penyidikan dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan kewenangan dan pembentukanya, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang. Besarnya otoritas suatu lembaga negara independen selazimnya berimplikasi pada adanya mekanisme kelembagaan yang mengerjakan pengawasan terhadap otoritas yang besar tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif setidaknya untuk jangka dua tahun ke depan karena pasal 53 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan membentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenag memeriksa, mengadili seta memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutanya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pemberantasan korupsi jelas bahwa pembuat Undang-undang membentuk Komisi Pemberantasan Koropsi sebagai lembaga negara berdiri sendiri, bahkan disebut super body diatas subsitem dalam sitem peradilan pidana yang sudah eksis yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Melihat kondisi tersebut maka pemerintah melalui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi menjadi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tranformasi peraturan tersebut adalah dengan di bentuknya Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk mengawasi aktivitas dan kinerja Komisisi Pemberantasan Korupsi terutama dalam hal penyadapan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 juga dijelaskan secara detail mengenai tugas, pokok dan fungsi dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dewan pengawas memiliki tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 37B Undang-undangNo. 19 Tahun 2019.

Dewan Pengawas bertugas:

1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;

2) Memberikan izin atau tidak memberikan bin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

3) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasar Korupsi;

4) Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;

5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

6) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun.

7) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Eksistensi Dewan Pengawas ini mengalami disorientasi karena memiliki wewenang yang tidak seharusnya. Dalam hal ini, Dewan Pengawas dianggap bukan hanya mengawasi kinerja KPK namun dianggap dapat melemahkan lembaga tersebut. Kehadiran Dewan Pengawas ini menjadi suatu hal yang kontradiktif karena jika melihat lebih jauh pada Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.

Indriyatno Seno Adji, sebagaimana dikutip merdeka.com menilai bahwa sesuatu yang wajar bila ada Dewan Pengawas yang dibentuk. Menurutnya, pada negara demokratis, kehadiran lembaga superbody termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, disyaratkan adanya dewan pengawas yang independen layaknya Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, Polri denga Kompolnas, Kejaksaaan dengan Komjak.

Beberapa poin di dalam pasal Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi terbaru ini dianggap berpotensi melemahkan atau bahkan riskan bisa melumpuhkan kerja KPK. Salah satunya dengan ditambahkannya Pasal 37A ayat (1) yang menyatakan “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)”. Pasal tersebut menggambarkan tujuan dari dibentuknya dewan pengawas. Namun Keberadaan Dewan Pengawas dianggap akan melemahkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dan riskan akan terjadinya perluasan wewenang oleh Dewan Pengawas. Terlebih terhadap penambahan Pasal 12 B ayat (1) yang menyatakan “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”. Pasal ini dapat berpotensi mempengaruhi di dalam prosedural penanganan serta akan dianggap menghambat dan atau melampaui kewenangan KPK dalam penyadapan sebagai bentuk proses hukum untuk pengungkapan sebuah fakta atau peristiwa hukum, dimana kewenangan tersebut di atur di dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”. Oleh sebab itu banyak terjadi pro dan kontra terhadap penambahan beberapa pasal tersebut di atas. Dewan Pengawas seharusnya dibutuhkan dengan fungsi untuk mempercepat laju pemberantasan tipikor. Bukan menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan tentu saja mengawasi hal-hal yang bersifat etik moral. Penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bagian dari proses hukum dimana hal itu berada di dalam kewenangan dan ranah penyidik lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atas persetujuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas, maka perlu dijelaskan, bahwa fungsi pengawasan sangatlah penting dalam melindungi hak asasi manusia, menjamin persamaan hak di depan hukum (equality before the law), menjamin proses hukum (due process of law), dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun, banyak yang latah dan tergelincir dengan keberadaan Dewan Pengawas, sehingga menganggapnya sebagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, dalam prinsip ketatanegaraan sebagaimana disampaikan Paulus Efendi Lotulung, pengawasan diperlukan oleh semua lembaga negara demi menghindari penyimpangan, juga untuk memaksimalkan kinerja. Pada dasarnya, segala sesuatu yang absolut itu dari dulu hingga sekarang adalah sesuatu yang tidak baik.8 Tetap harus ada check and balance. Apalagi dengan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK, tak ada yang dapat menjamin bahwa KPK menjalankan kewenangannya sesuai prosedur hukum. Sebagaimana diungkapkan Mahfud MD, "Secara filosofis pun sebenarnya adanya konstitusi dan hukum dikarenakan manusia perlu berpraduga bahwa manusia itu punya potensi untuk melanggar hak-hak orang lain.

Dengan adanya mekanisme izin Dewan Pengawas dalam proses penanganan perkara maka akan sangat tidak efektif dari segi waktu dan efesiensi. Idealnya adalah saat proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan tidak perlu melalui mekanisme izin Dewan Pengawas karena seharusnya penyidik didalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi hanya perlu mendapatkan izin dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melalakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Urgensi dibentuknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, urgensinya tidak tepat, malah justru melemahkan atau membatasi ruang gerak Komisi Pembersntaan Korupsi dalam pelaksanaan Pemberantasan Korupsi, yang seharusnya memperkuat dan mendorong KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.



Advertisement

Komentar Facebook