Jambi - Menindaklanjuti kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI pada Senin, 6 Januari 2025 lalu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Muhamad Yasir, S.Pd, MM kembali turun kelapangan dengn tokoh masyarakat dan ketua RT 33 Kelurahan Paal Lima untuk percepatan penanganan banjir.
Kunjungan yang dilaksanakan pimpinan DPRD Kota Jambi dari Fraksi Gerindra ini dilakukan untuk melakukan fungsi koordinasi terhadap upaya penanganan banjir yang melanda hampir di setiap daerah di Provinsi Jambi.
Dalam wawancara dengan Media (15/1) anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota itu mengatakan kunjungan yang lakukan dalam memetakan ada sejumlah sungai di kota itu berpotensi menimbulkan banjir saat musim hujan.
" RT 33 di Pall Lima Kota baru ini ada anak sungai yang langganan rawan banjir dan perlu penanganan segera," ungkapnya.
Sebagai mana prakiraan cuaca disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bahwa wilayah Kota Jambi masih diguyur hujan dengan intensitas lebat, sedang hingga ringan selama Januari dan Februari 2025.
Oleh karena itu, perlunya langkah antisipasi dalam membendung ancaman banjir lewat normalisasi sungai yang dikoordinasikan melalui lintas sektor.
"Sungai-sungai yang dianggap rawan aliran sei asam dan anak sungainya, perlu penanganan segera, " jelasnya.
Sejumlah sungai di nilai rawan, berada pada kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWSS II), meski begitu Pemkot Jambi juga tetap melibatkan diri dalam upaya pencegahan, khususnya dalam jaringan sungai.
Dalam hal ini Yasir mengatakan mengemukakan, pada upaya pencegahan dan pengendalian banjir telah dilakukan bersama lintas instansi, seperti normalisasi sungaidan jaringan di sekitarnya karena mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
Bahkan, sungai tersebut jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi berdurasi cukup lama, air meluap kepemilikan warga sekitar hingga membawa sedimentasi sehingga menimbulkan genangan.
"Permasalahan utama diselesaikan terlebih dahulu, jika alur sungai sudah tertata rapi, maka air pasti mengalir lancar setelah itu langkah selanjutnya membersihkan sedimen-sedimen yang berada di pemukiman maupun rusa-ruas jalan, termasuk tempat kolam penampungan air, " ungkapnya.
Ia juga meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka kegiatan normalisasi terhadap sejumlah sungai yang dianggap rawan banjir.
"Dalam sebuah pertemuan, kami juga telah menyampaikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Kementerian PUPR untuk menindaklanjuti, agar warga kkta terhindar dari ancaman bencana banjir," tandasnya.
Sebagai catatan, dalam koordinasi yang dihadiri Kepala Balai BWSS VI David Partonggo Oloan Marpaung, ST, MPSDA, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruq dan beberapa Satker di lingkungan BWSS VI.
Dalam pertemuan itu M Yasir mengatakan bahwa pemerintah dari berbagai sektor memiliki kewajiban untuk menangani banjir yang dialami oleh masyarakat. Pasalnya hingga saat ini, banjir masih terjadi di beberapa titik Kota Jambi.
"Kita di DPRD ingin memonitor dan mengawasi upaya stakeholder untuk mengatasi banjir di Kota Jambi, seperti normalisasi aliran sungai. Untuk itu kita berkoordinasi dengan BWS Sumatra VI Jambi, termasuk hal - hal teknis penetapan lokasi dan ganti rugi lahan, " ungkapnya.
Untuk itu Yasir mengatakan perlu adanya komitmen bersama lintas sektoral untuk bisa mengatasi banjir. Baik itu pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat harus turut serta berkontribusi menangani banjir. (*)