Pencarian:
Oleh : Dr. Pahrudin HM, M.A.
Analis Politik dan Kebijakan Universitas Nurdin Hamzah
Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)
Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel
Setiap kali seorang kepala daerah baru dilantik, masyarakat biasanya berharap banyak perubahan, peningkatan pelayanan publik, dan tata kelola birokrasi yang lebih profesional. Namun, faktanya akan terungkap dengan waktu. Satu demi satu nama pejabat struktural diganti enam bulan setelah pelantikan mereka. Di sisi lain, penyegaran, efisiensi, dan akselerasi program. Sebagian besar posisi penting telah berpindah tangan. Di sisi lain, penyegaran, efisiensi, dan akselerasi program. Di beberapa wilayah telah melakukan pergeseran posisi pejabat birokrasi, seperti di Provinsi Jambi. Sementara di beberapa daerah lainnya masih mengandalkan posisi pejabat warisan di masa sebelumnya, seperti Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Namun, publik mempertanyakan: apakah itu hanya penyegaran atau tindakan balas budi yang dibungkus dalam bahasa birokrasi?
Batas Enam Bulan: Ruang Abu-abu Kekuasaan
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat struktural dalam waktu enam bulan setelah dilantik, kecuali atas persetujuan Menteri Dalam Negeri. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa birokrasi tetap stabil dan mencegah praktik politik balas jasa di awal masa jabatan. Namun, setelah enam bulan, kepala daerah menerima "lampu hijau" untuk mutasi, promosi, dan demosi pejabat pemerintah.
Fenomena ini sudah lama ada. Pola yang sama terlihat hampir di setiap periode kepemimpinan daerah: kepala daerah cenderung mengganti pejabat struktural lama dengan orang yang dianggap lebih "sejalan" secara politik dan visi. Sayangnya, banyak perubahan terjadi karena hubungan personal atau jasa dalam kontestasi politik daripada evaluasi kinerja.
Profesionalisme Tergeser Loyalitas
Seharusnya, mutasi pejabat adalah cara untuk meningkatkan organisasi, meningkatkan efisiensi kerja, dan menempatkan orang yang paling berbakat di posisi tersebut. Loyalitas politik lebih penting daripada profesionalisme dalam kehidupan nyata. Pejabat yang telah bekerja dengan baik dan memiliki rekam jejak yang jelas mungkin tersingkir hanya karena mereka dianggap terlalu dekat dengan lingkar kekuasaan.
Fenomena ini menimbulkan dua pertanyaan yang sangat penting. Pertama, moral aparatur sipil negara (ASN) menurun. Jika sistem penghargaan dan promosi bergantung pada kedekatan daripada prestasi, keinginan untuk bekerja secara optimal akan luntur. Menjaga "loyalitas" akan menjadi fokus ASN daripada meningkatkan kompetensi. Kedua, pelayanan publik yang buruk. Kebingungan, ketidaktahuan, atau bahkan kesalahan kebijakan dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat jika jabatan strategis diambil oleh orang yang tidak kompeten atau hanya loyal secara politik.
Birokrasi Jadi Medan Tarik Ulur Kekuasaan
Tidak semua birokrasi bebas dari tekanan politik dalam konteks demokrasi lokal Indonesia. Kepala daerah yang terpilih secara langsung memiliki kepentingan untuk mempertahankan otoritas mereka, salah satunya dengan mengendalikan birokrasi. Sayangnya, kontrol ini seringkali berlebihan, menjadikan birokrasi sebagai alat politik daripada alat untuk memberikan pelayanan publik.
Sejak dua puluh tahun lalu, semangat untuk reformasi birokrasi bertentangan dengan perspektif ini. Birokrasi seharusnya profesional, netral, dan berkonsentrasi pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik lima tahunan. Ketika pejabat struktural diposisikan sebagai pion dalam catur kekuasaan, hasilnya adalah stagnasi daripada kemajuan.
Celah Regulasi dan Kurangnya Transparansi
Aturan mutasi ASN masih sangat tidak jelas. Meskipun ada mekanisme pengawasan administratif yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pengawasan ini seringkali tidak cukup kuat untuk mencegah intervensi kepala daerah.
Selain itu, ada masalah dengan proses mutasi yang tidak jelas. Banyak pergantian pejabat dilakukan secara tertutup dan tidak diumumkan kepada publik. Tidak ada sistem merit yang diterapkan secara konsisten, tidak ada indikator kinerja yang digunakan secara terbuka, dan evaluasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Tanpa kejelasan dan ketidakpastian, semua orang dapat menyaksikannya, dan ASN hanya bisa menunggu.
Menagih Komitmen Kepala Daerah
Kepala daerah harus memimpin dengan integritas moral dan otoritas politik. Melainkan amanah publik yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, mutasi bukanlah hak prerogatif yang dapat digunakan semaunya. Menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat bukan hanya akan mempercepat pencapaian visi-misi tetapi juga akan menumbuhkan kepercayaan rakyat.
Kepala daerah harus mulai menyadari bahwa legitimasi politik hanya dapat berfungsi jika kinerjanya diakui. Saat ini, masyarakat semakin kritis. Mereka tidak hanya menilai dari janji kampanye atau pencitraan, tetapi juga dari cara pemimpin mengelola birokrasi dan administrasi.
Pejabat harus diganti berdasarkan meritokrasi, akuntabilitas, dan transparansi jika mereka ingin dikenang sebagai pemimpin yang membawa perubahan. Sudah terlalu lama birokrasi menjadi korban politik. Sudah saatnya kembali ke tujuan awalnya, yaitu melayani masyarakat dengan profesionalisme dan kejujuran.
Penutup: Kepentingan Siapa yang Dibelokkan?
Mutasi adalah alat; itu dapat digunakan untuk kebaikan, tetapi juga dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Setiap kali ada surat keputusan mutasi, pertanyaan selalu muncul: untuk kepentingan siapa keputusan itu dibuat? Jika hasilnya tidak bermanfaat bagi rakyat, kita sedang mengalihkan fokus pemerintahan dari pelayanan ke penguasaan.
Tata kelola pemerintahan yang bersih adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan demokrasi lokal yang kuat. Prinsip profesionalisme birokrasi harus tetap ada, meskipun kepala daerah berganti-ganti. Silahkan melakukan mutasi, tetapi bukan dengan tujuan membalas budi; sehingga akan menghasilkan birokrasi yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih sejahtera. (*)
Jika anda ingin menghubungi kami, silahkan hubungi beberapa Kontak dibawah ini:
Telpon: 0741 - 23330
HP: 082337512186
Email: beritajambi@gmail.com
Alamat: Jl. Depati Purbo, RT. 16, Kel. Pematang Sulur, Kec. Telanaipura, Kota Jambi