Potret Sosial Ekonomi Jambi: Stabilitas dan Tantangan Kebijakan Publik dalam Mengurangi Kemiskinan

Oleh: Dr. Ahmad Subhan, S.IP, M.Si 

Dosen Fisipol Universitas Nurdin Hamzah Jambi

Di tengah dinamika perekonomian global dan tantangan domestik yang terus berkembang, Provinsi Jambi memasuki tahun 2025 dengan lanskap sosial ekonomi yang kompleks namun sarat peluang. Indikator makroekonomi menunjukkan stabilitas yang patut diapresiasi, mulai dari inflasi yang terkendali hingga peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan harga komoditas. Namun, di balik capaian-capaian tersebut, masih tersembunyi pekerjaan rumah besar yang menuntut respons kebijakan publik yang lebih progresif,yakni persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial yang belum terselesaikan secara tuntas. Dalam konteks inilah, evaluasi terhadap capaian ekonomi dan efektivitas kebijakan sosial menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk merumuskan ulang arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kondisi sosial ekonomi Provinsi Jambi sepanjang periode September 2024 hingga Maret 2025 menunjukkan capaian yang patut dicermati, terutama dalam konteks stabilitas harga, pertumbuhan sektor pertanian, serta efektivitas program perlindungan sosial. Meski demikian, tantangan ketimpangan dan kemiskinan struktural masih membayangi, dan membutuhkan respons kebijakan publik yang lebih adaptif dan terukur.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2024/2025 (BPS Provinsi Jambi, Maret 2025), selama periode September 2024–Februari 2025, Provinsi Jambi mencatat deflasi sebesar 0,04 persen. Kontribusi terbesar berasal dari diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Meskipun angka ini menunjukkan tekanan harga yang terkendali, daya beli masyarakat tetap rentan akibat lonjakan harga beberapa kebutuhan pokok. Hal ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan intervensi harga bersifat sementara, tetapi juga memastikan ketersediaan dan aksesibilitas barang-barang kebutuhan pokok secara merata.

Sisi lain yang menggembirakan datang dari sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat sebesar 8,73 persen selama September 2024–Februari 2025, dengan dorongan utama berasal dari subsektor hortikultura dan perkebunan. Naiknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen dan jagung menjadi faktor pendorong. Peningkatan ini menegaskan bahwa kebijakan harga dan perlindungan petani di tingkat hulu berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, keberhasilan ini perlu diperluas dengan kebijakan hilirisasi produk pertanian dan diversifikasi pasar agar dampaknya lebih merata.

Dari sisi produksi pangan, Provinsi Jambi mencatat kenaikan produksi beras sebesar 5,88 persen, dari 17,36 ribu ton pada September 2024 menjadi 18,38 ribu ton pada Februari 2025. Ini menunjukkan bahwa program intensifikasi pertanian masih berjalan efektif, meskipun tantangan iklim dan regenerasi petani tetap menjadi perhatian jangka menengah.

Secara makro, perekonomian Jambi tumbuh sebesar 4,55 persen secara tahunan (y-on-y) pada triwulan I 2025. Namun, secara triwulanan (q-to-q), terjadi kontraksi sebesar 3,5 persen akibat tertundanya realisasi proyek multiyears di sektor konstruksi. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar belanja modal tidak mengalami stagnasi akibat keterlambatan administrasi dan perencanaan proyek. Transparansi pelaksanaan proyek multiyears juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas anggaran pembangunan.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat tipis sebesar 0,01 persen dari Agustus 2024 hingga Februari 2025, menjadi 5,03 persen. Kenaikan ini diikuti dengan peningkatan proporsi pekerja formal sebesar 3,78 persen, yang mencerminkan adanya pergeseran struktur tenaga kerja. Namun demikian, kebijakan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi angkatan kerja muda dan lulusan pendidikan vokasional, masih membutuhkan afirmasi yang lebih kuat. Program pelatihan dan link and match dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja harus menjadi fokus pemerintah daerah.

Dalam upaya mengurangi beban ekonomi rumah tangga rentan, pemerintah menggulirkan berbagai program bantuan sosial. Subsidi listrik, bantuan pangan dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), program makanan bergizi bagi anak di Kota Jambi, dan penyaluran BLT Dana Desa menjadi instrumen penting. Namun, efektivitas bantuan ini perlu terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju pemberdayaan masyarakat melalui integrasi dengan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan.

Meski berbagai kebijakan telah digulirkan, kemiskinan tetap menjadi tantangan utama. Data BPS Maret 2025 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Jambi mencapai 6,50 persen dengan jumlah mencapai 214,54 ribu jiwa. Angka ini masih di atas Provinsi Bangka Belitung (4,13%) dan Kepulauan Riau (4,44%), namun lebih baik dibanding Aceh (14,18%) dan Bengkulu (13,15%). Sebagian besar pengeluaran penduduk miskin terserap untuk kebutuhan konsumsi dasar seperti beras (21,67% di desa, 17,30% di kota) dan rokok kretek filter (14,72% di desa, 15,44% di kota), mengindikasikan masih tingginya ketergantungan pada konsumsi non-produktif.

Dalam dimensi yang lebih struktural, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Jambi tercatat menurun dari 1,311 pada September 2024 menjadi 0,976 pada Maret 2025. Indeks ini menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, yang berarti mereka tidak terlalu jauh tertinggal secara ekonomi.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, juga mengalami penurunan dari 0,415 menjadi 0,199. Artinya, ketimpangan di antara warga miskin semakin kecil, menandakan bahwa distribusi pengeluaran menjadi lebih merata dan kelompok paling miskin pun mengalami perbaikan kondisi ekonomi.

Grafik historis dari BPS memperlihatkan bahwa tren penurunan P1 dan P2 terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sejak 2022, P1 dan P2 di perdesaan tercatat turun lebih tajam dibandingkan perkotaan, mencerminkan bahwa kebijakan yang menyasar pedesaan, seperti bantuan pertanian, program ketahanan pangan, dan bantuan langsung desa, cukup efektif dalam menjangkau kelompok rentan di luar kota.

Secara keseluruhan, capaian sosial ekonomi Provinsi Jambi pada awal 2025 menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga dan perlindungan sosial telah memberikan dampak positif, terutama dalam menjaga stabilitas dan menekan kesenjangan. Namun, untuk menjawab tantangan kemiskinan yang bersifat multidimensional, kebijakan publik harus diarahkan pada tiga aspek utama: (1) integrasi perlindungan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, (2) penguatan sektor informal menuju formalisasi tenaga kerja, dan (3) peningkatan efisiensi belanja pembangunan melalui tata kelola yang transparan dan tepat waktu. Dengan pendekatan kebijakan yang lebih holistik, partisipatif, dan berbasis data, Provinsi Jambi berpeluang besar untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi menuju daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing.