Jambi – Senin malam, 28 Juli 2025 | Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung hingga tengah malam, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap dua Ranperda penting: RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
Pemandangan umum Fraksi PKS disampaikan oleh politisi muda dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi, Rendra Usman Ermulan. Dengan gaya bicara yang lugas namun santun, Rendra menyuarakan sikap tegas Fraksi PKS terhadap berbagai program pembangunan, seraya menekankan perlunya keseriusan dalam menunaikan amanah rakyat.
“Fraksi PKS mendukung penuh pembangunan yang berkeadilan. Tapi pembangunan itu harus jelas arah dan dampaknya. Harus hadir untuk rakyat kecil, bukan hanya elitis dan seremonial,” tegas Rendra dalam penyampaiannya di hadapan Gubernur, Pimpinan Dewan, dan seluruh anggota Paripurna.
Sorotan Kritis dan Aspiratif FPKS terhadap Program Strategis Daerah:
🔹 Pro Jambi Cerdas
FPKS menanyakan efektivitas bantuan pendidikan untuk siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu, termasuk beasiswa S1–S3 dan pelaksanaan SPBM 2025 yang ditengarai masih memunculkan pungutan liar.
🔹 Pro Jambi Sehat
Isu fasilitas kelas 3 RSUD Mattaher yang selalu penuh menjadi sorotan. FPKS menilai layanan kesehatan dasar harus menjadi prioritas utama, dan meminta perhatian serius terhadap subsidi BPJS serta ketersediaan ruang rawat.
🔹 Pro Jambi Tangguh
Fraksi menyoroti kejelasan realisasi bantuan untuk UMKM, life skill milenial, dan perlindungan bagi tenaga kerja rentan. Kredit murah untuk petani dan nelayan juga dipertanyakan terkait syarat dan ketentuannya.
🔹 Pro Jambi Responsif
Sorotan ditujukan pada insentif Babinsa/Babinkamtibmas dan upaya pencegahan narkoba yang dinilai belum maksimal. FPKS mendorong koordinasi intensif lintas sektor agar masalah sosial bisa diatasi secara menyeluruh.
🔹 Pro Jambi Agamis
FPKS meminta transparansi alokasi bantuan umrah guru ngaji, honorarium guru Madrasah dan pesantren, serta program satu desa satu hafidz Qur’an.
🔹 RPJMD dan Infrastruktur Fisik
Jalan Padang Lamo disebut agar menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.
🔹 Pengawasan Multiyears
FPKS menyoroti proyek multiyears yang dinilai kurang transparan, seperti tambahan dana Rp13,5 miliar untuk Islamic Center dan Rp500 juta untuk Stadion Swarna Bumi Pijoan. FPKS meminta penjelasan terbuka dan pelaporan akuntabel.
🔹 Isu ASN & PAD
Fraksi PKS mempertanyakan penggantian 13 ASN yang dinilai terkesan belum sesuai prosedur dan meminta kejelasan terhadap mekanisme serta dasar hukum yang digunakan.
Sementara itu, Penurunan PAD selama tiga tahun terakhir dinilai memprihatinkan. FPKS mendorong strategi intensif untuk menggali potensi PAD baru demi mendukung belanja pembangunan.
🔹 Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan yang masih tinggi ditanggapi FPKS dengan usulan pembukaan lapangan kerja luas dan pemberdayaan petani secara konkret.
“Kami membawa suara masyarakat yang lelah dengan janji. Fraksi PKS ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar menjadi jalan perubahan, bukan sekadar formalitas perencanaan,” ujar Rendra di akhir penyampainnya.