Destroyer PSI Bukan Jokowi atau Rudi Masse, Tapi Rakyat Jelata

Oleh : Bram Aprianto

Dalam dinamika politik Indonesia hari ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kerap ditempatkan dalam pusaran kontroversi. Ada yang menuding Jokowi sebagai “pengendali”, ada pula yang menyebut figur seperti Rudi Masse sebagai “penghancur” arah ideologis partai. Namun pembacaan semacam ini sesungguhnya keliru memahami hukum dasar demokrasi, kedaulatan politik berada di tangan rakyat.

Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan hanya sah bila bersumber dari general will—kehendak umum warga negara. Artinya, bukan elite, bukan tokoh karismatik, melainkan rakyat kebanyakan yang menentukan hidup-matinya sebuah kekuatan politik.

Dalam konteks PSI, “destroyer” sejatinya adalah rakyat jelata.

Rakyat jelata di sini bukan istilah peyoratif, melainkan representasi kelas mayoritas: buruh, petani, pedagang kecil, guru honorer, mahasiswa, serta kelas menengah rentan. Mereka adalah pemilik suara. Ketika mereka menarik dukungan, maka partai kehilangan fondasi eksistensialnya.

Joseph Schumpeter dalam Capitalism, Socialism and Democracy menyebut demokrasi sebagai mekanisme kompetisi elite untuk merebut suara rakyat. Namun kompetisi itu hanya bermakna bila rakyat merasa diwakili. Ketika jarak antara partai dan kebutuhan publik melebar, rakyat berhenti menjadi partisipan aktif dan berubah menjadi “algojo elektoral”.

Lebih jauh, teori retrospective voting dari Morris Fiorina menjelaskan bahwa pemilih menilai partai bukan dari janji, tetapi dari hasil nyata. Jika kondisi hidup memburuk—harga mahal, lapangan kerja sempit, layanan publik stagnan—maka hukuman politik diberikan melalui bilik suara.

PSI sejak awal memosisikan diri sebagai partai anak muda, antikorupsi, dan pembawa politik baru. 

Branding ini kuat di ruang digital, tetapi menurut Robert Dahl dalam konsep polyarchy, demokrasi mensyaratkan inklusivitas luas, bukan sekadar dominasi wacana elite urban. Tanpa penetrasi ke akar rumput, partai akan terjebak dalam politik kelas menengah kota.

Mengaitkan masa depan PSI hanya pada Jokowi atau Rudi Masse adalah reduksi berlebihan. Max Weber memang mengakui peran charismatic authority, tetapi karisma personal tidak otomatis terkonversi menjadi loyalitas elektoral jangka panjang. Karisma tanpa institusionalisasi akan menguap ketika tidak disertai kerja organisasi dan keberpihakan konkret.

Antonio Gramsci bahkan lebih tajam: kekuasaan bertahan bukan hanya lewat kontrol politik, tetapi melalui hegemoni—kemampuan membangun persetujuan sosial. Jika PSI gagal membangun hegemoni di kalangan rakyat kecil, maka narasi progresifnya akan tinggal slogan.

Di sinilah rakyat jelata menjadi “destroyer” sejati.

Bukan karena mereka berniat menjatuhkan PSI, tetapi karena demokrasi memberi mereka senjata paling sunyi namun paling mematikan: abstensi dan pengalihan suara.

Bagi rakyat kecil, politik bukan soal ideologi abstrak. Mereka bertanya sederhana, pekerjaan ada atau tidak, harga stabil atau tidak, anak bisa sekolah atau tidak. Jika pertanyaan itu tak dijawab, maka partai akan ditinggalkan.

Samuel Huntington pernah mengingatkan bahwa stabilitas politik bertumpu pada keseimbangan antara partisipasi dan institusionalisasi. PSI saat ini menghadapi problem klasik partai baru: partisipasi digital tinggi, tetapi institusionalisasi akar rumput masih rapuh.

Karena itu, jika PSI ingin bertahan, orientasi harus bergeser dari politik simbolik ke politik substansial: pendampingan UMKM, advokasi buruh informal, penguatan petani, dan kehadiran nyata di kampung-kampung. Tanpa itu, PSI akan terus dipersepsikan sebagai partai wacana, bukan partai rakyat.

Dalam demokrasi, rakyat bukan sekadar pemilih, mereka adalah hakim terakhir.

Sebagaimana ditegaskan Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan of the people, by the people, for the people. Ketika “the people” pergi, maka tamatlah riwayat sebuah partai.